Maluku,BedahNusantara.Com – Untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, akan membangun beberapa sarana infrastruktur seperti jalan, air bersih dan rumah singgah, di 55 desa yang ada di 9 Kabupaten/Kota.
Menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Dr. Muhammad Marasabessy, ST. M.Tech, walaupun alokasi APBD untuk dinas yang dikomandoinya kecil, namun pihaknya akan terus berupaya untuk membangun sarana infrastruktur, yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini.
“Kita akan berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim di 9 Kabupaten yang ada di Maluku, dengan cara membangun sarana infrastruktur,” ungkap Marasabessy kepada wartawan, usai rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Senin (29/11).
Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini mengaku, ada 55 desa yang tersebar di 9 Kabupaten, yang akan dibangun sarana infrastruktur oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku bersama dinas terkait lainnya dan pemerintah setempat.
“Kita akan fokus bangun sarana jalan, air bersih dan rumah singgah yang akan disinggahi anak sekolah. Jadi perencanaan pembangunannya fokus ke 55 desa tersebut, agar kemiskinan bisa kita tekan,” ungkapnya.
Lebih jauh pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Maluku mengaku, pembangunan sarana infrastruktur di 55 desa ini, diberi nama MABES di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku.
“Ini program dinamai MABES. Bukan satu desa yang diprioritaskan, tetapi ada 55 desa yang akan dibangun sarana infrastruktur pada tahun 2022,” tandasnya.
Dirinya mengaku, pembangunan sarana infrastruktur di 55 desa yang ada di 9 kabupaten ini, tidak semata menggunakan APBD Provinsi Maluku, melainkan ada intervensi dari sumber dana lainnya.
“Bukan satu desa yang diprioritaskan, melainkan 55 desa yang akan dibangun tahun 2022. Pembangunan tidak hanya menggunakan APBD Provinsi Maluku semata, tetapi ada intervensi dari APBD 9 kabupaten juga. Intinya kita bangun bersama-sama, dimana ada juga dari Kementerian PUPR,” bebernya.
Dijelaskannya, setelah sarana infrastruktur dibangun di 55 desa yang ada di 9 kabupaten, pihaknya akan membangun saran infrastruktur di 56 desa lainnya.
“Kita fokus ke 55 desa dulu. Setelah itu baru lanjut ke desa-desa yang lain,” tandasnya.
Dikatakannya, untuk pembangunan sarana infrastruktur ini, dinas yang dikomandoinya telah menyiapkan perencanaanya yang disusun selama lima tahun.
Ia mencontohkan, dalam perencanaan, pihaknya akan membuka akses jalan ke Abioholo, Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetapi, pihaknya akan lebih dahulu membuka akses jalan dari Kairatu.
“Disana bukan lagi kewenangan kita. Tetapi, kita akan diskusi APBD dengan pemerintah setempat. Sebab kita memiliki salah satu program, yakni penataan kawasan. Nah dengan penataan kawasan itu, kita bisa bangun jalan,” jelasnya.
Setelah sarana infrastruktur jalan dibangun, lanjut Marasabessy, pihaknya akan menyurati pemerintah setempat untuk jalan tersebut dihibahkan bagi daerah.
“Dengan sendirinya, warga yang terisolasi bisa menikmati jalan dengan baik,” tandasnya. (BN-04)
