Dilema Pemerintah Kota Ambon, Antara Aturan Atau Kebutuhan Hidup Masyarakat

Ambon, Bedahnusantara.com: Pandemi Covid-19 hingga hari ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang yang hidup di saat ini.

InShot 20210201 010130701


Bencana non alam ini, adalah bencana terbesar dan yang paling mengerikan sepanjang sejarah, umat manusia di zaman yang telah begitu maju dengan segala kecanggihan dan modernisasi ini.


Keberadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia terlebih khusus di Kota Ambon hingga saat ini masih menjadi beban kerja dari Pemerintah Daerah yang entah kapan akan bisa berakhir.


Sejumlah fakta baru yang terkuak, semakin membuat cemas dan gelisah semua elemen dan komponen kehidupan pada Kota yang berjuluk Negeri Raja-raja ini. Hal tersebut tentunya menyiratkan banyak pesan dan pertanyaan, ” Akankah Pandemi Covid-19 akan berakhir di Kota Ambon, atau Akankah Pemkot Ambon bisa masuk zona hijau?”.


Bahkan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Ambon, bahwasannya hingga hari ini Jumat (29/1/2021) masih terdapat jumlah kasus yang terkonfirmasi rektif dan positif Covid-19.


Hal ini semakin diperparah dengan adanya sejumlah fakta lain yakni; masih banyak masyarakat yang belum taat menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) 4M. Memakai masker saat berada diluar rumah, rajin cuci tangan, menjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan.


Fakta lain yang tidak kalah mencengangkan adalah; pada setiap aksi program Yustisi (penindakan pelanggar Protokol Kesehatan), yang dilakukan oleh gabungan satuan tugas Covid-19. Dalam hal ini oleh Pemkot Ambon bersama unsur TNI-POLRI, Satpol PP, Tenaga Kesehatan, dan elemen lainnya di Kota Ambon. 


Acap kali masih juga kedapatan masyarakat yang tidak taat dan tidak mau mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) yang berujung pada penindakan berupa membayar denda dan Rapid Test Antibodi ditempat.


Namun hingga hari ini, sekalipun sudah berbagai program dan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, baik yang bersifat himbauan, teguran, hingga pemberian sanksi tegaa. Akan tetapi dalam realitanya jumlah kasus pelanggaran Protokol kesehatan oleh masyarakat masih terus terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan dan bukan penurunan.


Tidak hanya itu saja, sampai hari ini bedasarkan hasil penelitian dan Identifikasi oleh lembaga Media Strategi Bedah Nusantara, ditemukan fakta bahwa tingkat keraguan atau ketidak percayaan didalam masyarakat akan keberadaan virus Covid-19 di Kota Ambon cukup tinggi.


” Berdasarkan hasil penelitian dan Identivikasi kami dilapangan, yang datanya akan segera kami release kepada publik. Kami menemukan fakta bahwasannya tingkat keraguan atau ketidak kepercayaan masyarakat Kota Ambon tentang kebenaran adanya virus Covid-19 di Kota Ambon semakin meningkat. Bahkan hal inilah yang menjadi salah satu elemen penyumbang jumlah kasus pelanggaran Protokol Kesehatan di Masyarakat Kota Ambon,” Ungkap Steve Palyama selaku direktur.


Menurutnya, terdapat sejumlah fariabel yang menjadi persoalan dan juga kendala didalam masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Baik itu berupa transparansi anggaran, beragam program yang dianggap tidak berpihak pada aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, minimnya garansi (perhatian dan bantuan) dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dan sejumlah fariabel lainnya yang kemudian teridentifikasi menjadi alasan masyarakat Kota Ambon semakin enggan menaati protokol kesehatan.


Sedangkan disisi lain, ketersediaan anggaran pada tubuh Pemerintah Daerah Kota Ambon juga sedang berada pada zona Orange. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemasukan kedalam kas daerah pasca terhentinya sejumlah besar aktifitas ekonomi di Kota Ambon oleh karena dampak Pandemi Covid-19.


Olehnya, Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam sejumlah kesempatan yang ada, selalu mencoba dan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya Pandemi Covid-19 serta manfaat Protokol kesehatan (memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan).


Agar upaya dan target besar dari Pemerintah Kota Ambon untuk memulihkan kondisi dan iklim ekonomi Kota ini dapat segera terwujud lewat status daerah dengan Zona hijau Covid-19. Namun akankah hal ini dipahami dan didukung oleh semua pihak? hal inilah yang masih akan terus menjadi pertanyaan dan pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Ambon. (*RedaksiBN-02)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan