Editor : Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW), menyampaikan pernyataan tegas terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun. Ia menegaskan bahwa pinjaman ini bukan sekadar instrumen pembangunan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan penuh integritas karena menyangkut masa depan rakyat Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Watubun kepada wartawan usai pelaksanaan paripurna penetapan APBD Tahun 2026, Selasa (2/12/2025), di Gedung DPRD Maluku.
Watubun menegaskan bahwa pinjaman daerah bukan uang gratis, melainkan beban publik yang wajib diantisipasi secara bijak.
“Pinjaman ini yang bayar adalah rakyat. Ini keringat masyarakat Maluku. Karena itu, kami mengingatkan pemerintah daerah untuk sangat berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiahnya,” tegas BGW dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dilakukan secara mendalam dan kritis, sehingga seluruh usulan pemerintah benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami tidak asal setujui. Setiap usulan kami bedah agar tidak ada program yang hanya formalitas. Prinsip kami adalah uang besar, tanggung jawab lebih besar,” ujarnya.
Salah satu poin penting hasil pembahasan DPRD adalah komitmen pemerataan anggaran ke seluruh kabupaten/kota di Maluku. BGW memastikan setiap daerah akan menerima minimal Rp50 miliar, bahkan lebih bagi wilayah yang memiliki indikator kebutuhan lebih tinggi.
Penetapan ini didasarkan pada sejumlah faktor strategis, sepert luas wilayah darat dan laut,kondisi kepulauan dan kategori 3T, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk, kontribusi ekonomi daerah dan kebutuhan infrastruktur dasar.
“Prinsip kami jelas: tidak boleh ada kabupaten atau kota yang dianaktirikan. Semua harus merasakan manfaat pinjaman ini,” tegas Benhur.
Menutup keterangannya, BGW memberikan peringatan keras agar pemerintah provinsi tidak salah langkah.
“Jika pinjaman ini disetujui pemerintah pusat, maka penggunaannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai terjadi kecolongan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga adat, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal implementasi dana tersebut.
“Ini kerja bersama. Rakyat adalah objek sekaligus pengawas pembangunan. Kita harus memastikan anggaran ini kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur yang nyata,” pungkasnya. (BN Grace)
