Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: DPRD Provinsi Maluku resmi menerima dan menyetujui Rancangan APBD Maluku Tahun Anggaran 2026 dalam rapat yang digelar di Baileo Rakyat Karang Panjang. Selasa (2/12/2025) Meski seluruh fraksi menyatakan persetujuan, sembilan fraksi sekaligus menegaskan sejumlah risiko dan prioritas yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, Andreas JW Taborat, menyoroti aspek transparansi, pemanfaatan pinjaman daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
“Setiap rupiah pinjaman wajib dikelola tepat sasaran dan berkeadilan. Pinjaman Rp1,5 triliun tidak boleh menjadi beban tanpa manfaat. Pemerintah harus transparan, fokus pada infrastruktur dasar, serta memperkuat pelayanan publik,” tegas Taborat. Fraksi ini juga meminta pemerintah memperbaiki sistem PAD melalui digitalisasi dan penutupan kebocoran.
Fraksi NasDem, melalui Irawadi, menilai pinjaman daerah sebagai langkah strategis membuka akses wilayah 3T, namun pelaksanaannya harus terukur dan diawasi ketat.
“Ini langkah taktis membuka isolasi, tapi realisasinya jangan hanya berhenti di atas kertas. Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan telekomunikasi harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. NasDem juga meminta pemerintah menindaklanjuti regulasi pusat yang merugikan daerah, khususnya sektor perikanan.
Fraksi Gerindra melalui John Laipeny ikut menegaskan bahwa APBD 2026 harus bebas dari penyimpangan serta berbasis efektivitas.
“Belanja yang bersumber dari pinjaman harus dipertanggungjawabkan secara terukur dan efisien. Peningkatan PAD tidak boleh hanya menjadi target di atas kertas, tapi harus lahir dari perbaikan sistemik,” katanya.
Fraksi Golkar lewat Richard Rahakbauw menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.
“Tidak boleh ada wilayah yang terus tertinggal. Penggunaan pinjaman harus direncanakan matang dan diawasi terbuka. Prioritas utama tetap pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antar-pulau,” ungkapnya.
Fraksi PKS melalui Solichin Buton menekankan peningkatan PAD dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pinjaman daerah harus diarahkan membuka isolasi wilayah serta memperkuat infrastruktur dasar. Pendidikan dan kesehatan juga wajib menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Dari Fraksi Demokrat, Halimun Saulatu menyoroti penurunan pendapatan daerah dan pentingnya efisiensi belanja.
“Pemerintah harus fokus pada optimalisasi pendapatan serta penyelesaian masalah pendidikan dan pemerataan anggaran,” jelasnya.
Fraksi Hanura melalui Reza Mony menekankan persoalan pelayanan pendidikan dan pemerataan pembangunan.
“Masalah PIP yang tidak tepat sasaran, TPP guru yang tertunda, dan pungutan yang tidak sesuai harus dituntaskan. Pemerintah wajib membuka akses pendidikan dan kesehatan secara merata,” tegasnya.
Fraksi PKB lewat Mu’min Refra menyerukan penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan berbasis wilayah.
“APBD harus menekan kemiskinan ekstrem, memperkuat infrastruktur desa dan wilayah 3T, serta meningkatkan PAD dari optimalisasi aset daerah,” jelasnya.
Terakhir, Fraksi Amanat Persatuan meminta pemerintah memperbaiki tata kelola program dan meningkatkan pengawasan.
“Kinerja OPD harus diperbaiki. Program pembangunan jangan berhenti pada administrasi, tetapi harus berdampak nyata, terutama pada infrastruktur dasar, air bersih, dan kesejahteraan tenaga pendidikan,” katanya.
Dengan berbagai catatan tersebut, sembilan fraksi sepakat bahwa APBD 2026 tetap dapat dijalankan, namun Pemerintah Provinsi Maluku wajib memastikan bahwa setiap program memiliki dampak langsung dan nyata bagi masyarakat. (BN Grace)
