Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: nggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengkritik penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya tidak realistis dan tidak didukung oleh perencanaan serta data yang akurat. Kritik tersebut disampaikan Anos saat dihubungi dari Ambon, Kamis (5/2/2026).
Anos mencontohkan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menetapkan target PAD sebesar Rp1,6 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp756 juta. Menurutnya, selisih yang terlalu jauh antara target dan realisasi menunjukkan lemahnya perhitungan sejak awal.
“Ini sangat jauh sekali antara target dan realisasi. Kalau satu OPD saja seperti ini, target sebesar apa pun tidak akan pernah tercapai,” tegas Anos.
Ia menilai, penetapan target PAD harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, terutama untuk sektor-sektor yang tidak berada di kawasan strategis seperti bandar, termasuk pasar model dan Pasar Indah.
Lebih lanjut, Anos menekankan bahwa upaya peningkatan PAD harus dibarengi dengan strategi yang jelas dan basis data yang kuat. Ia menyoroti peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai belum memiliki catatan menyeluruh terkait wajib pajak, baik yang aktif maupun tidak aktif, termasuk riwayat pembayaran pajak.
“Bagaimana mungkin kita bisa mencapai target kalau data wajib pajak saja tidak kita kuasai secara menyeluruh?” ujarnya.
Anos juga mengangkat persoalan kapal-kapal yang beroperasi dan keluar masuk daerah, namun dinilai tidak memberikan kontribusi pendapatan secara optimal. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena sebagian besar pimpinan operasional berasal dari luar daerah.
“Masalah hukum harus dipisahkan dan ini perlu perhatian serius dari Bagian Hukum. Banyak pimpinan OPD yang terkesan tidak bertanggung jawab terhadap potensi pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, Anos menanggapi keluhan terkait renovasi GIIA Hotel Maluku. Ia menegaskan bahwa sebelum melakukan renovasi, manajemen hotel seharusnya memastikan adanya dokumen perencanaan yang jelas dengan berkonsultasi kepada Dinas PUPR atau instansi terkait.
“Kalau rehabilitasi dilakukan sesuka hati tanpa perencanaan yang matang, maka persoalan yang sama akan terus berulang,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anos juga mempertanyakan profil serta keterlambatan pembayaran pajak sejumlah perusahaan, di antaranya PT AKR Corporindo dan Elnusa. Ia juga meminta kepastian terkait kepatuhan pajak PT Perkasa yang bergerak di sektor bahan bakar minyak (BBM).
“Perusahaan yang menunggak pajak harus segera menyelesaikan kewajibannya. OPD tidak perlu takut, karena ini bukan tanggung jawab pribadi pimpinan,” tegas Anos.
Anos menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya strategi yang matang serta penempatan aparatur sipil negara yang kompeten dalam pengelolaan pendapatan daerah ke depan.
“Kami di DPRD siap memberikan rekomendasi dan akan membahas ini secara resmi, baik dalam rapat DPRD maupun dengan pihak terkait di Jakarta, agar target PAD ke depan tidak lagi ditetapkan secara sepihak dan tidak realistis,” pungkasnya. (BN Grace)
