Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Kepulauan Tanimbar Maluku Barat Daya (KKT–MBD), Yan Zamora Noach, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Yan menilai, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan sekadar soal efisiensi politik, melainkan sinyal kuat mundurnya demokrasi lokal dan melemahnya otonomi daerah. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengembalikan pola pemerintahan sentralistik yang pernah ditinggalkan.
“Ini bukan soal teknis pemilihan, tetapi soal siapa yang berdaulat. Jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, maka rakyat kehilangan hak fundamentalnya dalam menentukan masa depan daerah,” kata Yan Zamora Noach, Sabtu (10/1), saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang transaksi politik elit dan memperbesar pengaruh kepentingan partai, sementara aspirasi masyarakat berisiko terpinggirkan. Ia mengingatkan, dalam sistem tersebut, daerah bisa saja dipimpin oleh figur yang tidak memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Pemimpin daerah seharusnya lahir dari kehendak rakyat, bukan hasil kompromi politik di ruang tertutup. Jika ini dipaksakan, maka daerah hanya akan menjadi objek kekuasaan pusat,” tegasnya.
Selain isu pilkada, Yan juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang ditentukan sepihak oleh Pemerintah Pusat. Ia menilai kebijakan tersebut semakin mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dan menciptakan ketergantungan struktural terhadap pusat.
“Ketika anggaran dikendalikan penuh oleh pusat tanpa dialog dengan daerah, maka otonomi hanya tinggal nama. Daerah tidak lagi bebas menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya.
Yan menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah kebijakan nasional yang berpotensi mengikis semangat desentralisasi. Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita reformasi dan demokrasi lokal akan mengalami kemunduran serius.
“Jika kita diam, maka sentralisasi kekuasaan akan semakin menguat. Rakyat harus sadar bahwa kedaulatan ada di tangan mereka. Hanya dengan suara rakyat, arah kebijakan ini bisa dihentikan,” pungkas Yan. (BN Grace)
