Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kota Ambon membutuhkan langkah nyata dan komitmen kuat dari seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan yang rapi namun minim implementasi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Ruang Rapat Villisingen, Jumat (30/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa inflasi di Kota Ambon selama ini bersifat sangat fluktuatif dan kerap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat melalui administrated prices.
“Pernah inflasi Kota Ambon mencapai angka tujuh persen lebih, waktu itu dipicu oleh kebijakan pusat seperti kenaikan harga BBM, tiket pesawat, cukai rokok, dan beras. Transportasi dan BBM menjadi penyumbang terbesar inflasi saat itu,” jelas Wattimena.
Menurutnya, menjadi tidak adil apabila pemerintah daerah disalahkan atas inflasi yang bersumber dari kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah baru bisa bertanggung jawab penuh apabila pemicu inflasi berasal dari volatile food, seperti harga ikan, sayur, dan komoditas pangan lokal lainnya.
“Kalau inflasi disebabkan harga bergejolak seperti ikan dan sayur, itu memang tugas pemerintah daerah untuk mengendalikannya. Karena itu kita butuh roadmap pengendalian inflasi yang jelas dan operasional,” ujarnya.
Namun, Wali Kota mengingatkan bahwa roadmap yang disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata. Ia menyoroti kebiasaan menyusun perencanaan dengan energi dan waktu yang besar, tetapi tidak diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
“Dokumen yang tersimpan rapi tanpa implementasi tidak akan berdampak apa-apa. Yang kita butuhkan adalah tindakan,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, Wattimena menyinggung kenaikan harga ikan yang selalu terjadi setiap musim ombak di Ambon. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi melalui intervensi pemerintah, seperti pembangunan cold storage dan pengadaan ikan saat stok melimpah.
“Pada saat ikan murah dan melimpah, pemerintah harus beli dan simpan. Ketika harga mulai naik, kita lepas ke pasar atau bagikan gratis. Itu cara menahan kenaikan harga,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa peran TPID bukan hanya melaporkan kenaikan harga, tetapi juga melaporkan langkah konkret yang telah dilakukan untuk menahan laju inflasi.
“Kalau cuma lapor harga ikan naik karena ombak, itu kerja staf pencatat data. TPID harus lapor, harga naik sekian, dan ini langkah yang sudah kita ambil untuk menahannya,” katanya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti lemahnya implementasi kerja sama antardaerah, khususnya dengan Kabupaten Maluku Tengah terkait pasokan cabai rawit. Menurutnya, kerja sama tersebut selama ini lebih bersifat administratif dan tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita punya MoU, tapi saat harga cabai naik, tidak pernah kita ambil cabai dari Maluku Tengah. Kalau mereka tidak kirim, kita yang harus ambil ke sana dan langsung intervensi di pasar,” ungkapnya.
Ia juga mendorong optimalisasi lahan tidur di dalam kota melalui urban farming, seperti penanaman cabai, kangkung, dan budidaya ikan air tawar, guna menekan permintaan pasar dan menjaga stabilitas harga.
“Kalau sepertiga warga Ambon tanam cabai sendiri, harga cabai tidak akan melonjak setinggi sekarang. Permintaan turun, otomatis harga lebih terkendali,” tambahnya.
Wattimena menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya pemanfaatan data dari BPS sebagai dasar pengambilan keputusan cepat. Ia meminta seluruh OPD terkait rutin memantau data harga mingguan agar lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.
“Perencanaan yang baik sudah menjamin setengah keberhasilan. Sisanya adalah komitmen dan kerja nyata. Kalau kita mau bekerja, inflasi pasti bisa dikendalikan,” pungkas Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena. (BN Grace)
