Ambon, Bedahnusantara.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 merupakan langkah penting demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Ambon.
Hal ini disampaikan Wattimena saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu dan Evaluasi Pengawasan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang digelar di Hotel Manise, Senin (15/9/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Astuti Usman, jajaran Bawaslu Kota Ambon, Komisioner KPU Maluku dan Kota Ambon, tenaga ahli Bawaslu RI, akademisi, perwakilan partai politik, ormas, lembaga pemantau pemilu, hingga insan pers.
Dalam sambutannya, Wattimena menekankan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat. Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya.
“Penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan pengawas, tetapi juga seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan. Bawaslu hadir untuk memastikan jalannya pemilu sesuai aturan, namun keberhasilan demokrasi sejatinya ada di tangan kita semua,” tegas Wattimena.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang muncul pada Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, seperti masih adanya protes dan ketidakpuasan masyarakat terkait pelanggaran maupun praktik politik uang. Menurutnya, masyarakat juga perlu melakukan evaluasi diri agar tidak mudah tergoda dengan “serangan fajar” yang merusak kualitas demokrasi.
“Kalau masyarakat masih menerima serangan fajar, berarti kita sendiri yang mengabaikan masa depan dengan menukar kepemimpinan yang baik hanya dengan uang sesaat. Edukasi politik kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.
Selain itu, Wattimena mengingatkan bahwa sistem pemilu di Indonesia akan kembali berubah, dari yang sebelumnya serentak menjadi terpisah antara pemilu nasional dan lokal. Kondisi ini akan berdampak pada berbagai hal, termasuk perpanjangan masa jabatan DPRD, penunjukan pejabat sementara kepala daerah, hingga potensi dinamika politik baru.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, pengawas, pemerintah, partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
“Pemerintah Kota Ambon tentu siap memberikan dukungan kepada Bawaslu, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih melalui Dinas Dukcapil. Ini menjadi bentuk kontribusi nyata pemerintah dalam memastikan pemilu berikutnya berjalan lebih baik,” tandasnya.
Wattimena berharap forum evaluasi ini mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pemilu ke depan. Dengan begitu, demokrasi yang sehat dan berkualitas dapat terus terjaga di Kota Ambon maupun Indonesia pada umumnya. (BN Grace)
