 |
| Tingkatkan Pemahaman Berpolitik, Klasis Pulau Ambon Utara Gelar Diskusi |
Ambon, Bedahnusantara.com: Untuk meningkatkan pendidikan poltik bagi jemaat terutama bagi pimpinan jemaat, Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau Ambon Utara menggelar diskusi panel.
Diskusi panel dengan menghadirkan beberapa panelis diantaranya, Ketua KPU Kota Ambon M Kainama, Sekum MPH Sinode Elifas Maspaitella, Politisi Kristen Bito Temmar dan Richard Louhenapessy yang juga Wali Kota Ambon.
Louhenapessy mengatakan, diskusi yang dilakukan Klasis Pulau Ambon Utara dirasakan baik untuk membuka daya berpikir para pimpinan jemaat untuk memberitakan tentang hal-hal yang positif kepada jemaat.
“Kalau pimpinan jemaat lakukan hal yang sama distorsi terhadap hal negatif bisa dikurangi,”ujarnya disela-sela diskusi yang berlang di Biz Cafe, Sabtu (19/5).
Dia menjelaskan, banyak informasi terkini yang dapat disampaikan kepada pimpinan umat melalui diskusi penel, karena segala sesuatu dilihat masyarakat secara politis makanya, diskusi panel merupakan bagian dari program yang ditetapkan dalam sidang klasis.
“Banyak pemahaman politik yang akan didapat namun, bagaimana sebagai pimpinan jemaat dapat menyikapi berbagai pemahaman politik yang ada untuk mengsejahterakan jemaat,”paparnya.
Dia mengakui, apabila ada politisi yang menulis dengan menjatuhkan orang maka, orang akan menilai sebagai yang negatif, namun bagaimana sikap kita menyikapi dengan melakukan hal yang positif, karena dibutuhkan peminpin yang melayani.
“Untuk menjadi seorang politisi yang dapat representasikan melayani obsesi harus jelas karena, Kalau ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan rakyat,”ungkapnya.
Sementara itu Sekum GPM Sinode Elifas Maspaitella menambahkan, berpolitik merupakan suatu tindakan berteologi, sebab dilakukan oleh individu atau kelompok atas dasar keinginan untuk mencapai tujuan yakni kasih, keadilan, kesejahteraan dan perdamaian diantara manusia.
“Politik suatu jalan suci menuju kepada kebaikan dan keadilan umum dari suatu gerakan demokrasi maka, politik adalah suatu aktifitas rakyat yang berdaulat dalam membentuk suatu tata pemerintahan yang adil,” tuturnya.(BN-O2)
