Ambon, Bedah Nusantara.com: Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dilakukan Kamis (21/5) di ruang rapat lantai 2 Balai Kota Ambon dan dibuka Oleh Sekrtaris Kota Ambon, A.G. Latuheru.
Dalam sambutannya mengatakan, tujuan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 adalah mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu.
Agar dapat meminimalkan kekurang akuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BD, meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah serta meningkatkan layanan kepada pengguna BDT dalam menentukan penerima program nasional dan daerah.
Menurutnya, manfaat dari PBDT Tahun 2015 adalah memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah.
Dijelaskan, UU nomor 13 Tahun 2011 dan PP nomor 101 tahun 2012 memberi penegasan bahwa pemutakhiran data rumah tangga sasaran harus dilakukan secara berkala, sehingga capaian kinerja pemerintah dapat terukur dan berbagai program kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat mententuh, sekaligus menjawa b dinamika perkembangan masyarakat.
“Juni sampai Juli BPS Kota Ambon akan melaksanakan kegiatan lapanagn PBDT 2015 yang akan diawali dengan pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) dan akan dilanjutkan dengan pendataan rumah tangga,
Kegiatan ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sehingga hasil PBDT 2015 dapat dijadikan sumber data valid, akuntabel dan terkini dalam membidik sasaran perlindungan sosial di kota ini,” jelasnya.
Dikatakan, BDT selain menjadi instrumen penting dalam mendukung program-program perlindungan sosial, BDT juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang lain untuk pelaksanaan program-program nasional.
“Data memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pengambilan kebijakan publik. Ini berrati bahwa data yang tidak akurat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketidaktepatan kebijakan pemerintah baik pada tahap penetapan kebijakan maupun pada tahap implementasinya,,” ungkapnya.
Dirinya berharap semua camat, raja dan lurah untuk mengawal kegiatan FKP diwilayah kerja masing-masing dan menggerakan semua ketu RW/RT, kepala dusun untuk beraptisipasi aktif dalam kegiatan PBDT terutama dalam mensosialisasikan pentingnya kegiatan tersebut sehingga keikutsertaan seluruh komponen masyarakat ditingkat bawah benar-benar dapat dioptimalkan. (BN-04)