Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam merencanakan pembangunan saluran drainase lingkungan yang efektif dan efisien, dengan berbasis pada data hidrologi, kepadatan permukiman, serta perubahan tata ruang kota.
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny A. W. Lattuputty, ST, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026), menjelaskan bahwa perencanaan drainase tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus memperhatikan dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.
“Data hidrologi, tingkat kepadatan permukiman, serta perubahan tata ruang menjadi dasar penting dalam perhitungan teknis kami. Ini dilakukan agar pembangunan saluran drainase benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu menjawab persoalan genangan maupun potensi banjir di kawasan permukiman,” ujarnya.
Menurut Lattuputty, salah satu tantangan yang dihadapi selama ini adalah kelemahan dalam perencanaan yang belum sepenuhnya memperhitungkan perubahan tata ruang. Perkembangan kawasan permukiman yang pesat berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk, yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas dan fungsi saluran drainase yang telah dibangun sebelumnya.
“Perubahan tata ruang yang tidak diantisipasi dengan baik bisa berimbas pada meningkatnya beban saluran. Karena itu, perencanaan ke depan harus adaptif terhadap pertumbuhan wilayah,” jelasnya.
Selain aspek perencanaan, ia juga menyoroti lemahnya pemeliharaan pasca pembangunan. Kurangnya perawatan dari masyarakat pengguna maupun warga sekitar kerap menyebabkan drainase tidak berfungsi secara optimal.
“Drainase yang sudah dibangun dengan baik sekalipun tidak akan maksimal jika tidak dirawat. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi drainase,” tegasnya.
Untuk memperkuat sinergi lintas sektor, Perkim mendorong optimalisasi peran Forum Penataan Ruang Kota Ambon sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis terkait penataan ruang, termasuk sistem drainase kota yang terintegrasi, dapat dibahas secara bersama.
Dalam forum itu pula, koordinasi antara Dinas PUPR yang memiliki Rencana Masterplan Drainase Kota dengan Dinas Perkim terus diperkuat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
Lebih lanjut, Lattuputty mengungkapkan bahwa Perkim Kota Ambon juga menggunakan sejumlah indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan drainase. Indikator tersebut meliputi penurunan jumlah titik genangan, berkurangnya keluhan masyarakat, peningkatan kualitas air, kapasitas saluran yang memadai, pengurangan risiko banjir, serapan anggaran yang optimal, serta tingkat partisipasi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya diukur dari sisi fisik semata, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Kota Ambon,” pungkasnya. (BN Grace)
