Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 20 Juli 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan IKD mencapai 48.698 orang atau 18,94 persen dari total penduduk yang menjadi sasaran aktivasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon, Hanny M. S. Tamtelahitu, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (20/7/2026), mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kota Ambon untuk memenuhi target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Hanny, Kementerian Dalam Negeri menargetkan cakupan aktivasi IKD secara nasional mencapai 30 persen pada tahun 2026. Meski saat ini Kota Ambon telah mencapai 18,94 persen, pihaknya optimistis target tersebut dapat dicapai bahkan dilampaui sebelum akhir tahun.
“Aktivasi IKD sampai hari ini sudah mencapai 48.698 orang atau 18,94 persen. Target nasional pada tahun 2026 adalah 30 persen, dan Kota Ambon optimistis dapat mencapainya di akhir tahun ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, optimisme tersebut didukung oleh kerja keras seluruh jajaran Dukcapil yang secara konsisten melakukan pelayanan aktivasi IKD bersamaan dengan kegiatan registrasi administrasi kependudukan serta pendataan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di berbagai wilayah Kota Ambon.
Saat ini pelayanan aktivasi masih difokuskan di sejumlah kecamatan, yakni Teluk Ambon, Baguala, dan Nusaniwe. Sementara itu, Kecamatan Sirimau yang memiliki jumlah penduduk terbesar belum seluruhnya terjangkau, sehingga masih memiliki potensi peningkatan aktivasi IKD yang cukup besar hingga akhir tahun.
Selain mencatat perkembangan positif dalam aktivasi IKD, Pemerintah Kota Ambon juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas progres pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Apresiasi tersebut diterima saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kemendagri.
Hanny mengungkapkan, dalam forum tersebut pemerintah pusat menampilkan sepuluh daerah dengan perkembangan digitalisasi bansos terbaik. Meski saat itu Kota Ambon berada di peringkat ke-13, Kemendagri tetap memberikan apresiasi karena dinilai mampu menunjukkan peningkatan yang sangat cepat dibandingkan banyak daerah lainnya.
“Dalam Bimtek itu pemerintah pusat menampilkan sepuluh besar perkembangan digitalisasi bansos. Kota Ambon berada di peringkat ke-13, tetapi mendapat apresiasi karena dinilai mengalami peningkatan yang sangat cepat. Kami juga didorong untuk terus meningkatkan kinerja seluruh agen di lapangan,” jelasnya.
Apresiasi dari pemerintah pusat tidak hanya diberikan terhadap capaian program, tetapi juga kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) Dukcapil Kota Ambon. Salah satu peserta yang diutus mengikuti Bimtek, Revo Patria Jawane (ADB), mendapat penilaian positif karena dinilai memiliki kemampuan, pemahaman, dan potensi yang sangat baik selama mengikuti pelatihan, meski masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Walaupun masih CPNS, dari jawaban dan pemahamannya selama pelatihan, pemerintah pusat menilai yang bersangkutan memiliki potensi yang luar biasa. Ini menjadi kebanggaan bagi kami,” ungkap Hanny.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran Dukcapil Kota Ambon, baik petugas yang bertugas di lapangan maupun pegawai yang memberikan pelayanan di kantor. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD dan mengikuti registrasi digitalisasi bansos menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh teman-teman, baik di lapangan maupun di kantor. Capaian yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama. Dalam Bimtek itu kami mengutus dua orang, yaitu Revo Patria Jawane dan Sherly Pentulu, dan hasil pembelajaran mereka juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Ini membuktikan bahwa kualitas SDM Dukcapil Kota Ambon tidak perlu diragukan lagi,” tutup Hanny. (BN Grace)
