Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Perencanaan pembangunan drainase lingkungan di Kota Ambon perlu didukung data hidrologi, kepadatan permukiman, serta perubahan tata ruang. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pembangunan saluran drainase berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).
Menurut Ivonny, pembangunan drainase tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi harus memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan kawasan permukiman. Perubahan tata ruang yang tidak diperhitungkan secara matang dapat berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan kapasitas saluran drainase.
Karena itu, perencanaan pembangunan drainase harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi, perkembangan permukiman, serta perubahan pemanfaatan ruang agar infrastruktur yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Perubahan Tata Ruang Jadi Tantangan
Ivonny menjelaskan, salah satu kelemahan dalam perencanaan drainase adalah belum optimalnya perhitungan terhadap perubahan tata ruang yang berpengaruh pada kepadatan penduduk.
Perkembangan kawasan permukiman yang tidak diikuti penyesuaian perencanaan drainase berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika kapasitas saluran tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lingkungan.
Selain persoalan perencanaan, pemeliharaan pascapembangunan juga menjadi perhatian. Menurutnya, kurangnya perawatan terhadap saluran drainase, baik oleh masyarakat pengguna maupun warga di sekitar kawasan tersebut, dapat menyebabkan fungsi drainase tidak berjalan optimal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
“Pemeliharaan dan perawatan drainase perlu menjadi perhatian bersama agar saluran yang sudah dibangun tetap berfungsi dengan baik,” demikian penekanan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga infrastruktur lingkungan.
Perkim Dorong Koordinasi Lintas Instansi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perkim Kota Ambon mendorong penguatan koordinasi melalui Forum Penataan Ruang Kota Ambon.
Forum tersebut dapat menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam membahas berbagai persoalan penataan ruang, termasuk perencanaan pembangunan drainase yang terintegrasi.
Ivonny menjelaskan, pembahasan drainase perlu melibatkan instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon yang memiliki rencana induk atau masterplan drainase kota, bersama Dinas Perkim.
Melalui koordinasi tersebut, perencanaan pembangunan drainase di kawasan permukiman diharapkan dapat diselaraskan dengan perencanaan drainase kota secara keseluruhan.
Integrasi perencanaan menjadi penting agar pembangunan saluran di lingkungan permukiman tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan sistem drainase yang lebih luas.
Dengan demikian, penanganan persoalan genangan dan risiko banjir dapat dilakukan secara lebih terarah berdasarkan kebutuhan kawasan dan kondisi lingkungan.
Tujuh Indikator Keberhasilan Drainase
Dalam menilai efektivitas pembangunan drainase, Perkim Kota Ambon menggunakan sejumlah pendekatan melalui indikator keberhasilan pembangunan.
Ivonny menyebutkan terdapat tujuh indikator yang menjadi perhatian, yakni penurunan titik genangan, keluhan masyarakat, kualitas air, kapasitas saluran, pengurangan risiko banjir, serapan anggaran, serta partisipasi masyarakat.
Penurunan titik genangan menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana pembangunan drainase mampu mengatasi persoalan air di kawasan permukiman.
Sementara itu, keluhan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi saluran dan kebutuhan penanganan di lapangan. Kualitas air serta kapasitas saluran juga perlu diperhatikan untuk memastikan drainase mampu menjalankan fungsinya.
Selain itu, pengurangan risiko banjir menjadi bagian penting dalam menilai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dari sisi pelaksanaan, serapan anggaran turut menjadi indikator untuk melihat realisasi program pembangunan. Sedangkan partisipasi masyarakat diperlukan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan.
Melalui berbagai indikator tersebut, pembangunan drainase diharapkan tidak hanya dinilai dari jumlah saluran yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ivonny menegaskan pentingnya perencanaan yang berbasis data, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan drainase yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan drainase lingkungan di Kota Ambon diharapkan mampu menjawab kebutuhan permukiman sekaligus mendukung upaya mengurangi persoalan genangan dan risiko banjir. (BN Grace)
