Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh hanya hadir ketika ada kegiatan seremonial atau agenda organisasi tertentu. Lebih dari itu, kehadiran pemerintah melalui Dinas Kesehatan harus dibuktikan dengan pelayanan yang berkelanjutan, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan penting di balik keterlibatan Dinas Kesehatan Kota Ambon dalam mendukung kegiatan menyukseskan Kongres I Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, M.K.M., saat diwawancarai langsung di Gereja Ebenhaezer, Jemaat GPM Benteng Karang, Dusun Ama Ory, Negeri Passo, Sabtu (21/11/2026), menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama masyarakat tersebut.
Menurut Norimarna, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia maupun Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat merupakan langkah positif untuk memperluas akses pelayanan kesehatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
“Kegiatan ini tidak hanya berakhir untuk saat ini saja. Jadi, akan berlanjut terus. Jika memang masyarakat membutuhkan, kami tetap siap untuk itu,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting, sebab persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan sesaat. Pemerintah perlu memastikan adanya tindak lanjut bagi warga yang ditemukan memiliki indikasi penyakit, termasuk akses pengobatan, pemeriksaan lanjutan, dan pendampingan medis.
Dengan demikian, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Norimarna menegaskan, kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Ia menjelaskan, pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ambon tidak hanya terbatas pada CKG. Berbagai program pemeriksaan dan pencegahan penyakit juga tersedia, di antaranya pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan paru-paru, Tuberkulosis (TBC), hingga malaria.
“Kami tidak hanya CKG sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, pemeriksaan IVA, paru-paru, TBC, malaria. Itu kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan yang perlu dijawab bukan hanya kesiapan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan ketika diminta masyarakat. Lebih jauh, diperlukan langkah proaktif pemerintah untuk menjangkau warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi, biaya, maupun fasilitas kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan harus disertai sistem pencatatan, rujukan, dan pemantauan yang jelas agar masyarakat yang membutuhkan penanganan lanjutan tidak dibiarkan menghadapi persoalan kesehatannya sendiri.
Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat, gereja, pemerintah negeri, dan berbagai elemen lainnya perlu diperkuat. Sebab, upaya membangun masyarakat yang sehat tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.
Norimarna memastikan Dinas Kesehatan Kota Ambon pada prinsipnya siap mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami siap jika dibutuhkan terkait masalah kesehatan di Kota Ambon,” tegasnya.
Komitmen tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan kesiapan. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata melalui pelayanan yang konsisten, pemerataan pemeriksaan, ketersediaan tenaga medis, serta kepastian tindak lanjut bagi warga yang membutuhkan pengobatan.
Kegiatan kesehatan dalam rangka Kongres I GMBK di Dusun Ama Ory, Negeri Passo, hendaknya menjadi pintu masuk untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, bukan sekadar kegiatan sesaat.
Sebab, keberhasilan pemerintah membangun sektor kesehatan tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan tersebut.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemeriksaan gratis, tetapi juga kepastian bahwa ketika penyakit ditemukan, pemerintah hadir untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan yang layak. (BN Grace)










