Verifikasi Digi-BetaParAmbon Singkirkan Ribuan Data RTLH, 6.466 Rumah Jadi Sasaran Awal

IMG 6250 scaled

Editor: Redaksi

AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mulai membenahi persoalan ketidakakuratan data rumah tidak layak huni (RTLH) melalui inovasi digital Digi-BetaParAmbon.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, saat diwawancarai langsung via telepon, Sabtu (21/11/2026), menjelaskan bahwa inovasi tersebut menjadi salah satu upaya memastikan penanganan rumah tidak layak huni benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan registrasi Dinas Perkim hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 6.466 rumah tidak layak huni dari total sekitar 87 ribu rumah di Kota Ambon. Selain itu, terdapat sekitar 75,2 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan serius.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Namun, besarnya angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi riil di lapangan. Hasil verifikasi ulang justru menemukan sejumlah data yang sudah tidak relevan.

Ivonny menjelaskan, melalui implementasi Digi-BetaParAmbon, pihaknya melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap data RTLH yang sebelumnya tercatat sejak 2018 hingga 2024.

Di Kecamatan Sirimau saja, dari lebih 2.000 data awal, sekitar 200 data dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai sasaran bantuan.

Penyebabnya beragam, mulai dari rumah yang sudah dijual kepada pemilik baru, bangunan yang telah direnovasi, hingga rumah yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan bedah rumah dari gereja, masjid maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jadi ada margin-margin data yang memang bisa kita bersihkan melalui Digi-BetaParAmbon,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, proses verifikasi telah diselesaikan pada lima kecamatan di Kota Ambon. Dari total 6.466 data awal, lebih dari 4.800 data telah diverifikasi ulang dan dimasukkan ke dalam aplikasi.

Dengan demikian, masih terdapat selisih lebih dari seribu data yang perlu dituntaskan proses pemeriksaan dan pemutakhirannya.

Meski demikian, persoalan yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak data yang berhasil dieliminasi, tetapi bagaimana pemerintah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru terhapus dari daftar penerima bantuan.

Ivonny mengakui, dalam proses verifikasi pihaknya juga menemukan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, tetapi sebelumnya belum tercatat dalam basis data pemerintah.

Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar tidak hanya membersihkan data lama, tetapi juga menjangkau warga yang selama ini belum tersentuh pendataan.

Digi-BetaParAmbon diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ketepatan sasaran program perumahan sekaligus mencegah kesalahan intervensi bantuan.

Sebab, di tengah keterbatasan anggaran daerah, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar setiap bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan