Editor; Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Rencana penanganan Jalan Lingkar Eri menuju Hukurila di Kota Ambon kembali menjadi perhatian. Pemerintah diminta tidak sekadar melakukan penggusuran lahan tanpa memastikan kelanjutan pembangunan jalan yang hingga kini belum memiliki kepastian penyelesaian.
Anggota DPR Provinsi Maluku, Ari Sahertian, saat diwawancarai melalui telepon, Sabtu (21/11/2026), menegaskan bahwa proses pembukaan atau penggusuran badan jalan harus diikuti dengan pekerjaan konstruksi yang jelas dan terukur.
Menurutnya, masyarakat akan dirugikan apabila penggusuran sudah dilakukan, tetapi pembangunan fisik justru tidak segera dilanjutkan hingga menyebabkan kawasan tersebut terbengkalai selama bertahun-tahun.
“Jangan sampai hanya digusur saja, kemudian ditinggalkan dan terbengkalai bertahun-tahun. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa akses jalan yang sudah dibuka benar-benar akan diselesaikan dan dapat dinikmati,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila pembangunan tersebut merupakan program jalan nasional yang diusulkan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, maka perlu ada perhatian serius dari pemerintah dan instansi teknis terkait.
Ari juga menyoroti kemungkinan dampak yang ditimbulkan apabila pekerjaan penggusuran dilakukan tanpa penanganan lanjutan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika musim hujan tiba.
Menurutnya, wilayah desa dan negeri yang berada di sepanjang jalur tersebut dapat terdampak akibat perubahan kondisi lingkungan setelah proses penggusuran dilakukan.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembukaan akses jalan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.
Ari menilai, pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan persoalan baru akibat pekerjaan yang tidak tuntas.
Ia pun mengaku hingga saat ini belum memperoleh informasi yang jelas mengenai proses maupun kepastian penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Eri–Hukurila.
Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah mengenai kelanjutan program, tahapan pekerjaan, serta target penyelesaiannya. (BN Grace)









