Ambon,Bedahnusantara.com-Pemerintah Kota Ambon melaksanakan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) yang berlangsung di lapangan parkir Balai Kota Ambon, Rabu (20/9/2022).
Pencanangan yang ditandai dengan penandatanganan oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase dan Kepala Inspektorat Kota Ambon Jacob Silanno.
Penjabat Wali Kota Ambon mengatakan, saat ini kita mencanangkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) dan Dinas Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (DPPRD) sebagai objek pelaksana pembangunan zona integritas karena, memiliki syarat ketentuan guna mendapatkan WBK/WBBM.
“DPMPTSP dan DPPRD ini merupakan OPD pelayanan publik, kemudian mendapat penilaian Ombudsman, memiliki nilai center for prevention yang baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Infrastruktur, sarana dan pra-sarana juga mendukung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia mengakui, untuk memenuhi syarat yang ada, kedua OPD ini harus siap dalam menjalankan delapan (8) tugas area reformasi birokrasi yakni; regulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tujuan pembangunan zona integritas adalah untuk mempercepat pencapaian sasaran Birokrasi Reformasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi tahun 2020/2024, terutama terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima,” paparnya.
Pihaknya berharap, dengan pencanangan ini, tentunya dapat membersihkan nama Pemkot Ambon di masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang kemudian menjadi contoh sekaligus lokomotif pembangunan zona integritas bagi seluruh OPD.
” Saya harapkan komitmen untuk membangun zona integritas pada kedua daerah ini dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah lokasi bersih melayani sehingga diwaktu-waktu mendatang dapat memberikan dampak positif pada perangkat daerah lainnya, agar dapat menerapkan ini semua,” harapnya. ( BN-02)
