Maluku,Bedahnusantara.com:Usai melakukan aksi demo atas rekomendasi Gubernur Maluku Murad Ismail terhadap pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) periode 2021-2025 mendapat kecaman dari puluhan mahasiswa.
 |
| Orno Temui Aksi Mahasiswa Atas Rekomendasi Gubernur Maluku |
Kedatangan para mahasiswa untuk meminta klarifikasi atas surat rekomendasi Gubernur kepada Josephus Noya sebagai Rektor UKIM Maluku periode 2021-2025.
Saat menemui para pendemo tersebut, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang didampingi Kepala Komunikasi Informasi (Kominfo) Semmy Huwae, Kepala Kesbangpol Titus Renwarin dan Kasad Pol-PP Andre Adrians menemui puluhan mahasiswa UKIM yang melakukan orasinya di depan pintu masuk gerbang timur kantor Gubernur Maluku Selasa siang (10/08)
Dia mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, sehingga perlu diabaikan apabila bertolak belakang dengan statuta UKIM.
“Yang beta sangat kasihi adik-adik mahasiswa, yang hari ini dibawa pimpinan baik Ketua Senat dan Pengurus Senat maupun koordinator lapangan ijinkan beta atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama pak Gubernur yang sementara bertugas di Jakarta, ingin menyampaikan terima kasih karena adik-adik hari ini sudah berorasi dalam suasana damai,” ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan ketegasan yang disampaikan ketua senat bahwa, aksi demo yang dilakukan saat ini tidak dalam nuansa agama. Sehingga tidak lalu di politisir bahwa demo ini atas nama GPM. sehingga diluar sana pun tidak lalu memaknai ini seakan-akan mengatas namakan warga GPM, tapi ini murni aspirasi daripada Civitas Akademika UKIM.
“Saya Wakil Gubernur Maluku bersama pak Gubernur juga dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan rasa salut, karena dari sikap adik-adik menyampaikan demo ini turut mewarnai dan memberikan kesejukan,” paparnya.
Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh pak Gubernur Maluku dari sisi Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan bahwa rekomendasi itu tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, selain itu, dalam statuta UKIM rekomendasi pemerintah tidak merupakan syarat mutlak. Sehingga dapat diabagaikan.
“Andai kata itu dianggap bahwa itu tidak harus mengintervensi sehingga, diabaikan,” katanya.
Dia menyampaikan, terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyampaikan aksi demo, sehingga pihaknya atas nama Gubernur Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku Menyampaikan permohonan maaf apabila rekomendasi Gubernur Maluku telah menimbulkan dikotomi dan polemik.
“Sekali lagi kami mohon maaf dan anggap saja rekomendasi itu tidak mengintervensi, jadi itu kebebasan kampus untuk menentukan siapa rektor UKIM dan siapapun yang terpilih menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku nanti, Pemerintah daerah akan mendukungnya dan bekerja sama untuk membangun UKIM dan Provinsi Maluku ke depan,” tandasnya.( BN-02)
