Ambon, Bedahnusantara.com – Kepala Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penanganan dampak perubahan iklim, khususnya global warming, membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditegaskan dalam forum pembangunan rendah karbon yang juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, dan masyarakat.
“Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dituntut untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Karena persoalan lingkungan, terutama emisi, merupakan tanggung jawab bersama,” ungkap Kepala deputi bidang pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup Leonardo A.A Teguh Sambodo, PHD saat di wawancarai di Hotel Santika Ambon, Selasa (16/9/2025)
Ia menambahkan, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk program lingkungan.
“Penanganan lingkungan itu membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat berpartisipasi lebih, dan masyarakat juga ikut dilibatkan,” jelasnya.
Selain aspek teknis, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Banyak warga yang belum memahami makna global warming dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
“Istilah-istilah ini perlu dijelaskan agar masyarakat lebih mengerti. Sosialisasi harus terus dilakukan supaya masyarakat juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan.
“Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua pihak demi kelangsungan hidup generasi mendatang,” tandasnya. (BN Grace)
