Ambon,Bedahnusantara.com: Lagkah memperpanjang Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon kemungkinan besar bakal kembali terjadi, hal itu telah disampaikan oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy,SH pada beberapa waktu lalu.
 |
| Latupono: Jika Berdampak Buruk Bagi Ekonomi Dan Sosial Masyarakat, Lebih Baik PSBB Tidak Diperpanjang |
Akan tetapi hal tersebut tergantung dari hasil evaluasi PSBB tahap pertama antara Pemkot dan pemerintah provinsi,”ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono saat memberikan keterangan pers di gedung DPRD Kota Ambon.
Menurutnya, Pihak DPRD sebagai mitra sekaligus pengawas eksekutif memintakan kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon (Pemkot) untuk melakukan perhitungan secara benar dan matang terkait dampak ekonomi dan sosial yang timbul dari penerapan PSBB pada tahap pertama, untuk jadi referensi ataupun acuan apabila PSBB nantinya diperpanjang kembali.
Ditegaskan Latupono, bagi DPRD Kota Ambon kami tidak mempersoalkan masalah program PSSB-nya. Akan tetapi yang kami khawatirkan dan takutkan ialah soal dampak dari pelaksanaan PSBB tersebut, terutama terhadap pelaku usaha yang ditutup usahanya.
Disamping itu katanya, Pemerintah Kota Ambon juga mesti benar-benar menghitung dan bahkan mempersiapkan garansi terhadap dampak dari para pekerja yang kemudian akhirnya harus dirumahkan.
” Pemkot mesti menyipakan insentif kepada para pekerja yang akhirnya harus dirumahkan, disamping itu pemkot juga harus memberikan langkah berupa pengurangan pajak retribusi kepada mereka (para pelaku usaha) dan jaring pengaman sosial ke pekerja-pekerja yang ditutup tempat usahanya biar efektif pelaksanaan PSBB,” Ungkapnya.
Kami tambahnya, selaku pihak DPRD berharap langkah perpanjangan pelaksanaan PSBB ini harus dievaluasi dan dihitung secara baik, terutama pada aspek dampak sosial dan ekonominya ketika PSBB berlanjut. Apalagi pelaksanaan PSBB yang sekarang saja banyak masyarakat yang berteriak soal dampak ekonomi kepada Pemerintah.
“Bagi kami sepanjang ada intervensi pemerintah terhadap dampak ekonomi dan sosial dari program PSBB ini, maka silahkan saja diperpanjang. Akan tetapi kalau ternyata hal itu malah semakin menyusahkan rakyat lebih baik tidak usah, dan kita kembali saja pada program pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) atau naik pada level New Normal. Sehingga ekonomi tetap berputar, dan yang penting dari semuanya itu adalah bagaimna kita mengutamakan protokol kesehatan secara ketat,” Terannya.
Olehnya sekali lagi, hal ini membutuhkan kesiapan Pemkot Ambon untuk dapat mengeksekusi kebijakan lanjutan. Jika nantinya timbul dampak ekonomi dan sosial ketika PSBB berlanjut,” ujarnya.
Sehingga hal ini akan kembali lagi menjadi tanggung jawab Pemkot Ambon selaku eksekutor, untuk mengevaluasi pentingkah PSBB berlanjut atau berhenti dan kembali ke PKM atau New Normal.cetusnya
“ Kami pihak DPRD Kota Ambon tentunya akan melahirkan sebuah rekomendasi yang akan diserahkan minimal besok kepada pihak Pemkot Ambon. Dan salah satu point yang penting didalamnya ialah kami memintakan untuk tidak perpanjang PSBB dan kembali ke PKM agar roda ekonomi tetap berjalan, PAD masuk dan rakyat tenang sembari perketat protokol kesehatan,”tandasnya ( BN-03)
