Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah kota ambon lewat Walikota Ambon mengakui sudah membantu sekitar 62.000 Kepala Keluarga (KK) lewat paket bantuan Pemkot Ambon bagi masyarakat terdampak covid-19.
 |
| Add captionLapalelo: Pernyataan Walikota Soal 62.000 Bantuan Membingungkan Semua Pihak, Data Itu Perlu Di Kroscek Kembali |
Sementara itu, berdasarkan Fakta yang berhasil dihimpun media ini pada realitas di masyarakat, terungkap fakta bahwa pernyataan tersebut dirasakan tidak benar atau bahkan mengada-ngada oleh sejumlah kalangan, mengingat banyak sekali temuan masyarakat calon penerima yang tidak atau belum menerima bantuan sama sekali.
Menyikapi persoalan tersebut, Edison Lalapelo, selaku peneliti yang juga pengamat politik dari Parameter Research dan Consultant ketika dimintakan pendapatnya,kepada media ini mengungkapkan.
saya memang sudah membacanya dibeberapa media, terkait pernyataan Walikota Ambon, terkait pemerintah Kota Ambon telah membantu sebanyak kurang lebih 62 Kepala Keluarga (KK). Secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwa saya juga bingung, dengan pernyataan Pak Walikota Ambon tersebut. Akan tetapi saya tidak ingin menyalahkan Pak Walikota dalam hal ini, sebab bagi saya mungkin saja Pak Walikota Ambon menyampaikan data yang diperolehnya dari kinerja anak buahnya secara bertingkat, baik dari RT kepada Kelurahan dan Kelurahan kepada Kecamatan, yang akhirnya bermuara pada Dinas Sosial Kota,” Jelasnya.
Olehnya, saya ingin menyampaikan bahwa, kami sampai dengan beberapa waktu kemarin baru selesai melakukan riset dan survey tekait dengan bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.
” dari hasil data survey yang kami lakukan, kami mendapati data bahwa, sebanyak 30,08% menyatakan belum mendapatkan bantuan apapun, sedangkan 69,92% masyarakat menyatakan telah menerima bantuan, akan tetapi bantuan tersebut tidak bersumber pada satu pihak melainkan terbagi, dengan presentase sebagai beriku; 40,07% itu menyatakan telah mendapat bantuan dari pemerintah, sementara 29,85% masyarakat menyatakan mendapatkan bantuan dari pihak lain diluar pemerintah (Parpol, Ormas, OKP, Gereja, dan lainnya lagi). Sehingga jujur, kami sedikit bingung ketika ada peryataan yang mengatakan bahwa 62 Ribu Kepala Keluarga (KK) telah menerima bantuan dari pemerintah Kota Ambon,” Ungkap Lapalelo.
Memang jika kami melakukan perbandingan dengan data hasil survey kami, maka data yang kami dapati nyaris hampir sama, yakni jika kita lihat secara data, bahwasannya jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 86.231 KK pertahun 2019 (data BPS), jika kemudian kita asumsikan saja per hari ini, misalkan jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 90.000 KK. Sehingga kalau Pak Walikota menyatakan telah membantu sebanyak 62.000 KK, maka kita mendapat presentasi sebesar 68,09% yang sudah dibantu.
” Data 68,09% masyarakat yang dinyatakan telah dibantu oleh Pemkot ini, memang hampir sama dengan data kami dari hasil survey sebesar 69,92% masyarakat yang menyatakan telah menerima bantuan. Akan tetapi, yang mendapat dari Pemkot itu berdasarkan data kami hanya sebanyak 40,07%, dan bukan 68,09%. sehingga tentu saja kemudian akan terdapat selisih sebesar 29,85% masyarakat yang bukan mendapat bantuan dari pihak Pemkot Ambon, akan tetapi dari pihak lainnya,” Paparnya.
Sehingga jika kita kemudian membedah data yang ada maka kami ingin menyampaikan seperti ini yakni; berdasarkan hasil survey dan riset kami, ternyata bantuan untuk masayarakat terbagi dalam beberapa kelompok seperti Program Keluarga Harapan (PKH) itu sebanyak kurang lebih 7.153 penerima, untuk Bansos sebanyak 25.000 dengan penjabaran juga yakni; Kelompok Miskin Baru (Misbar) sebanyak 15.000, sementara dari kelompok pekerja Informal bisa mencapai 10.000, sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sebanyak 27 Desa yang telah menyalurkan kami analisa, terdapat sebanyak 4.618 KK yang menerima.
” bantuan-bantuan ini, belum juga ditambah dengan bantuan Pak Presiden yang berjumlah 5000, maka totalnya kami mendapatkan data sebanyak 47.153 KK yang sudah menerima bantuan. Sehingga jika Pak Walikota menyatakan telah membantu sebanyak 62.000 KK, maka ini juga yang membuat kami sedikit kaget dan bingung karena ada selisih yang cukup jauh dari 62.000 ke 47.153 KK itu. Terdapat sebesar 14.847 KK yang selisih, antara realitas yang kami temukan dibandingkan dengan pernyataan pak Walikota Ambon,”. Ungkapnya
Akan tetapi sekali lagi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa, kami menilai dalam menyampaikan data yang ada, bisa saja pak Walikota Ambon hanya menyampaikan data akumulasi hasil kerja dari pihak RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan, juga pihak Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis.
” Sehingga dalam hal ini saya secara pribadi tidak menyalahkan Pak Walikota, akan tetapi saya berharap data ini bisa dilakukan pengecekan lagi dan melihat keakuratannya. Sebab bagi saya mungkin saja data yang disampaikan kepada Walikota Ambon ini adalah data akumulasi dari hasil kerja lapangan yang belum tuntas, dalam artian pihak RT/RW atau Dinas Sosial dalam melakukan pengakumulasian data, mereka turut merangkum data bantuan dari pihak lain yang berjumlah 29,85% tadi kedalam data mereka. Yang kemudian mengakibatkan hasilnya terbaca sebesar 62.000 KK telah dibantu oleh Pemerintah Kota Ambon,” Terang Lapalelo.
Sebab fakta contoh yang kami miliki berdasarkan temuan kami, pada kelurahan benteng, data sodoran daftar calon penerima bantuan itu sebanyak kurang lebih 1000 orang, akan tetapi bantuan yang tersalur baru sekitar tahap I sebanyak 300, dan tahap II 600, sehingga totalnya menjadi 900 paket bantuan.
“Sehingga bisa saja data ini yang kemudian dimasukan dan terakumulasi dalam laporan yang disampaikan oleh Walikota Ambon, bahwa sudah terbantukan sebanyak 62.000, padahal fakta lapangan belum tersalur atau bahkan mungkin juga baru akan disalurkan,”
Saya berharap agar, dalam menjalankan tugasnya pihak Pemerintah dapat lebih transparansi dan membuka kepada publik secara jelas, terkait bantuan-bantuan yang telah disalurkan tersebut. Manakah yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam akumulasi anggaran tambahan sebesar 405 Triliun itu, manakah bantuan dari Pemerintah Provinsi dan manakah bantuan yang resmi milik Pemerintah Kota Ambon.
” Oleh karena itu, transparansi dari pihak pemerintah adalah hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dari pihak Pemerintah Kota Ambon, terkhususnya dalam hal 62.000 bantuan yang disebutkan oleh Walikota Ambon tersebut, manakah yang murni merupakan bantuan dari Pemkot Ambon. sebab saya juga mengkomper dengan data saya untuk menemukan kebenaran,maka saya kemudian mendapati sebuah pertanyaan, sebanarnya Pemerintah yang tidak transparan atau rakyat yang berbohong, sehingga marilah kita semua pihak bisa jujur dan transparan. Agar jangan sampai ada fakta bahwa ternyata masyarakat sudah terima bantuan tapi mengaku belum terima,”.
Sebab saya ingin menyatakan begini, ” adalah lebih baik jika pemerintah yang keliru, dari pada masyarakat yang berbohong,” Tutupnya. (BN-08)
