Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon kembali mencatat kemajuan dalam transformasi digital pemerintahan dengan resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Online yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Maluku Malut. Langkah ini menjadikan Kota Ambon sebagai daerah kedua di Maluku yang menerapkan sistem tersebut setelah Pemerintah Provinsi Maluku.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut), Syahrisal Imbar, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara launching implementasi SIPD RI Online Pemerintah Kota Ambon di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).
Menurut Syahrisal, keberhasilan implementasi SIPD RI Online tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Kota Ambon dan seluruh jajaran pemerintah kota yang selama ini konsisten mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
“Pemkot Ambon merupakan salah satu daerah yang paling maju dalam penerapan digitalisasi. Bahkan saat ini sudah tergolong sebagai daerah yang sangat siap secara digital. Implementasi SIPD ini akan semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui sistem host to host antara SIPD RI dan Bank Maluku Malut, proses transaksi keuangan daerah akan berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan. Seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara real time tanpa lagi melalui tahapan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi.
“Dengan SIPD RI Online ini tidak ada lagi proses yang berulang-ulang seperti membawa dokumen SP2D ke bank untuk diinput kembali. Semua dilakukan langsung oleh perangkat daerah dan pembayaran dapat diproses secara real time. Risiko kesalahan nama maupun nomor rekening juga dapat diminimalisir,” jelasnya.
Syahrisal mengungkapkan, Bank Maluku Malut selama ini terus memberikan dukungan terhadap upaya digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon. Selain mendukung implementasi SIPD RI Online, pihaknya juga siap membantu pengembangan digitalisasi sektor perhotelan, restoran, dan kafe guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kami siap mendukung penuh Pemerintah Kota Ambon. Berbagai perangkat dan sistem yang dibutuhkan untuk digitalisasi kami siapkan. Kami ingin membantu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai implementasi SIPD RI Online menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian digitalisasi daerah secara nasional. Karena itu, keberhasilan penerapan sistem ini akan berdampak pada peningkatan skor digitalisasi Kota Ambon dalam berbagai ajang evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Syahrisal juga memaparkan kinerja positif Bank Maluku Malut. Hingga Mei 2026, laba bank daerah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini merupakan hasil dukungan seluruh pemegang saham dan stakeholder, termasuk Pemerintah Kota Ambon yang merupakan salah satu pemegang saham terbesar di Bank Maluku Malut. Kami berharap capaian ini dapat berdampak pada peningkatan dividen yang nantinya kembali kepada daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan siber dalam pengembangan sistem digital pemerintahan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang.
“Tidak ada teknologi yang sempurna tanpa kendala. Karena itu sistem harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Yang terpenting adalah memastikan keamanan data dan transaksi tetap terjaga. Alhamdulillah hingga saat ini Bank Maluku Malut tetap aman dari serangan siber karena kami terus berinvestasi dalam penguatan sistem keamanan,” katanya.
Syahrisal berharap implementasi SIPD RI Online tidak hanya berhenti pada tahap peluncuran, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh organisasi perangkat daerah sehingga mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap sistem ini digunakan secara maksimal. Jika ada kendala, tentu dapat dibicarakan dan diperbaiki bersama. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memanfaatkan teknologi demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya. (BN Grace)
