 |
| Morits Tamaela |
Ambon, Bedah Nusantara.Com: Setelah menerima Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota(Pemkot) Ambon 2016, DPRD Kota Ambon kemudian menyampaikan pandangannya.
Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) melalui Ketua Fraksinya, Mourits. L. Tamela dengan tegas menyampaikan beberapa kritikan pedas kepada Pemkot Ambon.
Kepada sejumlah awak media di Balai Rakyat Belakang Soya Ambon, Kamis (20/ 04) Tamela mengatakan, ada sejumlah persoalan ditemui dalam LKPJ. Dimana terdapat beberapa program sampai saat ini belum terlaksana dengan tuntas.
Diantaranya soal rehab bangunan SD Kristen Hunuth pasca kebakaran, telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 namun sampai sekerang belum terealisasi. Selain itu terkait pembangunan Pasar Waiheru, dimana sumber dana dialokasikan Pemerintah Pusat lewat Dana Alokasi Khusus(DAK) yang tidak realisasi sampai saat ini.
Dikatakan lanjut, penjelasan Pemkot Ambon terdapat beberapa kendala terkait dengan SD Kristen. Misalnya karena tender perencanaan memakan waktu tiga bulan sehingga baru terealisasi di 2017.
“Hal ini menunjukan ada kelemahan perencanaan atau kelemahan pihak-pihak terkait di Pemkot Ambon dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagai Ketua Fraksi, kami akan mengawal secara intens proses pembahasan sampai dengan pengusulan. Namun sangat disayangkan dalam LKPJ ini kami melihat Pemkot Ambon sangat lemah,” tegas Tamaela.
Untuk itu, F- NasDem, sambungnya, mendesak Pemkot Ambon melalui dinas terkait agar secepatnya merealisasikan pembangunan SD kristen Hunuth agar dapat difungsikan.
” Ini bukan soal kepentingan perorangan, tetapi soal kepetingan anak bangsa yang butuh pelayanan memadai di dunia pendidikan. Sampai sekarang kita lihat sendiri mereka masih bersekolah di tempat darurat, ini sangat merisaukan,” tegas Sekretaris DPC NasDem Kota Ambon ini.
Sedangkan untuk pasar Waiheru, kata dia, juga mengalami masalah yang sama. Sementara kebutuhan pasar representatif sangat dibutuhkan masyarakat waiheru dan sekitarnya.
“Untuk aktivitas pasarnya saja masih menggunakan badan jalan, pekarangan dan depan SMK N 3 yang justru mengganggu aktivitas lalulintas. Tetapi mau bikin bagaimana pasar representatif yang dialokasikan lewat DAK belum realisasi,” imbuhnya.
Tamaela mengaskan, jangan sampai ada opini berkembang kondisi politik membuat hal itu terbengkelai. Kepentingan masyarakat harus tetap dijalankan.
“Saya punya itu fakta untuk itu, truebelensi politik kemarin mempengaruhi kepentingan masyarakat. Ini tidak boleh terjadi,” kata dia.
Menyangkut masalah aset, sambungnya, penilaian Pemkot Ambon di 2015 mendapat predikat WDP salah satu indikator yang menjadi kelemahan soal pengelolaan aset. Jadi pemerintah sesegera mungkin memperbaiki , menginventarisir, mengelompokan dan mengelola aset milik Pemkot Ambon dimana itu menjadi indikator kelemahan sehingga kita mendapat predikat WTP.
Apalagi penyerahan kelembagaan SMA dari Kota ke Provinsi, ini harus ditata dengan baik. Baginya, keuntungan mendapat predikat WTP sangat banyak bagi Pemkota Ambon, salah satunya bantuan dari Pemerintah Pusat ataupun dari segi pemanfaatan keuangan daerah.(BN-02)
