Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Krisis air bersih di Kota Ambon mulai menunjukkan persoalan yang tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah musiman semata. Fenomena El Niño, penurunan debit mata air, kondisi topografi berbukit, pertumbuhan permukiman, hingga keterbatasan jaringan distribusi menjadi rangkaian faktor yang membuat sejumlah kawasan semakin rentan mengalami kekeringan.
Kondisi tersebut tergambar dalam kajian teknis mengenai sebaran wilayah terdampak kekeringan dan rencana pembangunan sumur bor di Kota Ambon. Kajian itu memetakan sejumlah kawasan yang membutuhkan perhatian serius karena masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama ketika memasuki periode kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Frits R.M. Tatipikalawan, S.Hut, M.Si., saat diwawancarai melalui telepon, Senin (31/8/2026), mengatakan persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, khususnya pada kawasan yang setiap tahun mengalami keterbatasan sumber air.
Menurut Frits, langkah penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami krisis. Pemerintah perlu memetakan kawasan rawan kekeringan dan mencari sumber air alternatif yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Penanganan air bersih ini tidak bisa hanya dilakukan ketika masyarakat sudah kekurangan air. Kita perlu melihat kawasan mana yang memang memiliki kerawanan dan bagaimana sumber air alternatifnya bisa disiapkan,” ujar Frits.
Dalam kajian tersebut, sejumlah kawasan seperti Batu Merah, Kanawa, Warasia–Kebun Cengkeh, Gunung Nona, Siwang, Passo, Waiheru dan Karang Panjang masuk dalam wilayah yang membutuhkan penguatan sumber air alternatif.
Dari pemetaan awal, Batu Merah, Kanawa dan Warasia–Kebun Cengkeh ditempatkan sebagai Prioritas I, sementara Gunung Nona, Siwang, Passo dan Karang Panjang masuk Prioritas II.
Frits menjelaskan, penentuan prioritas tersebut tidak semata-mata didasarkan pada jumlah warga terdampak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, pelayanan jaringan air bersih dan kebutuhan masyarakat.
Fenomena El Niño turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan air. Penurunan curah hujan menyebabkan debit sejumlah mata air dan sumber air permukaan ikut menurun.
Dampaknya semakin terasa di kawasan perbukitan. Kondisi topografi membuat distribusi air melalui jaringan perpipaan membutuhkan tekanan yang lebih besar. Ketika sumber air mengalami penurunan, masyarakat akhirnya bergantung pada distribusi menggunakan mobil tangki.
“Ketika sumber air berkurang dan jaringan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, distribusi air menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk kondisi darurat,” jelas Frits.
Namun, menurutnya, distribusi air menggunakan mobil tangki harus dipandang sebagai bentuk penanganan sementara. Ketergantungan yang terus-menerus terhadap distribusi tangki menunjukkan perlunya solusi yang lebih permanen.
Batu Merah Tanjung Jadi Salah Satu Titik Krisis
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian serius adalah Batu Merah Tanjung, Negeri Batu Merah, khususnya RT 001, RT 002 dan RT 003 RW 005.
Di RT 001/RW 005 tercatat sekitar 40 kepala keluarga atau 123 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Kawasan tersebut berada di dataran tinggi dengan kepadatan permukiman yang cukup tinggi.
Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi harus membeli air dengan harga sekitar Rp200 ribu per mobil tangki. Sementara warga dengan kemampuan ekonomi lebih rendah harus mengandalkan pasokan jaringan air yang tersedia secara berkala.
Kondisi serupa terjadi di RT 002/RW 005 dengan sekitar 60 KK atau 335 jiwa yang mengalami kesulitan air bersih.
Persoalan semakin besar di RT 003/RW 005 yang tercatat memiliki sekitar 75 KK dengan 1.135 jiwa terdampak kekurangan air.
Dua penampungan air telah tersedia untuk menerima distribusi bantuan. Namun, keberadaan bak penampung belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar.
Kanawa dan Warasia Masuk Prioritas Utama
Kawasan Kanawa, khususnya RT 007/RW 018, juga masuk dalam prioritas sangat tinggi. Wilayah perbukitan tersebut memiliki sekitar 90 KK atau 360 jiwa.
Fenomena El Niño menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penurunan hingga kekeringan. Dua tempat penampungan air tersedia untuk menampung distribusi, tetapi pola tersebut masih bersifat respons terhadap krisis.
Kondisi serupa ditemukan di Warasia RT 008/RW 019 dengan sekitar 200 KK atau 625 jiwa. Kawasan yang berada di lereng gunung tersebut menghadapi persoalan ketersediaan air ketika musim kemarau berlangsung panjang.
Sementara di Kebun Cengkeh Gadihu RT 002/RW 013 terdapat sekitar 157 KK atau 552 jiwa. Persoalan distribusi air menjadi salah satu kendala utama ketika sumber air mengalami penurunan.
Gunung Nona hingga Siwang Masih Bergantung Tangki
Gunung Nona juga menghadapi persoalan serius. Di RT 004/RW 004 terdapat sekitar 130 KK atau 623 jiwa. Tidak tersedianya bak penampung membuat masyarakat menghadapi keterbatasan ketika pasokan air tidak mengalir.
Air jaringan disebut hanya mengalir secara berkala sehingga warga mengandalkan mobil tangki. Harga satu mobil tangki mencapai sekitar Rp200 ribu dan pasokan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar tiga hingga empat hari.
Di RT 008/RW 007 dengan sekitar 40 KK atau 140 jiwa, warga mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Kerusakan instalasi pipa dari mata air Kusu-Kusu turut memperburuk keadaan sehingga warga harus membeli air tangki dengan harga sekitar Rp250 ribu.
Sementara di Dusun Siwang, Negeri Urimessing, khususnya RT 005/RW 006, sekitar 105 KK atau 231 jiwa disebut tidak memiliki sumber air bersih yang memadai dari jaringan PDAM, sumur bor maupun mata air.
Masyarakat akhirnya bergantung pada mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Passo dan Waiheru Hadapi Persoalan Jaringan
Di kawasan Passo, sejumlah kompleks permukiman juga terdampak. Di Kompleks Lorong PLN RT/RW 030/006 terdapat sekitar 30 KK atau 90 jiwa yang terdampak kekeringan dan selama ini menggunakan sumur galian tradisional.
Persoalan juga dirasakan di beberapa RT lainnya, termasuk Kompleks Aer Besar. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang masih mengambil air dari sungai atau kali karena keterbatasan pelayanan jaringan.
Sementara di Perumnas Waiheru, persoalan tidak sepenuhnya terletak pada ketiadaan sumber air, tetapi juga keterjangkauan jaringan.
Di RT/RW 003/002 terdapat sekitar 100 KK atau 200 jiwa pengguna air bersih, namun sekitar 15 KK belum terjangkau pelayanan karena persoalan jarak jaringan pipa sekitar 50 meter.
Di RT/RW 026/003 terdapat sekitar 120 KK atau 500 jiwa. Masyarakat sebenarnya telah menemukan sumber mata air baru dan membangun bak penampung. Namun, jarak sumber air dengan kawasan permukiman mencapai sekitar 1,5 kilometer sehingga dibutuhkan penguatan jaringan perpipaan.
BPBD Sudah Distribusikan Air
Frits mengatakan BPBD Kota Ambon selama ini telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami kesulitan air.
Distribusi dilakukan sejak Januari hingga Juni 2026 dan menyasar sejumlah kawasan, antara lain Kanawa, Tanah Rata, Warasia, Galunggung, Hative Kecil, Gadihu, Air Louw, Perumtel Kayu Tiga dan Gunung Nona.
Kawasan Perumtel Kayu Tiga bahkan beberapa kali menjadi sasaran distribusi karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi.
Menurut Frits, distribusi tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah ketika kondisi masyarakat membutuhkan pasokan air.
“Distribusi air tetap kita lakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada mobil tangki,” katanya.
Sumur Bor Harus Didahului Kajian
Salah satu solusi yang didorong dalam kajian adalah pembangunan sumur bor. Namun, Frits menegaskan bahwa pembangunan sumur bor tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan adanya kekurangan air.
Setiap lokasi harus terlebih dahulu melalui survei dan investigasi hidrogeologi untuk mengetahui potensi akuifer, kedalaman air tanah, debit yang tersedia serta kualitas air.
“Sumur bor itu tidak sekadar mengebor tanah. Harus ada kajian terlebih dahulu untuk memastikan apakah sumber airnya tersedia, berapa kedalamannya, bagaimana debitnya dan apakah kualitas airnya memenuhi syarat,” jelasnya.
Tahapan yang diperlukan antara lain survei lokasi, investigasi hidrogeologi, penentuan titik pengeboran, pengeboran, uji debit, pengujian kualitas air, pembangunan rumah pompa dan reservoir hingga pemasangan jaringan distribusi.
Dengan pendekatan tersebut, sumur bor diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu menjadi bagian dari sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
Krisis Air Butuh Kolaborasi
Frits menilai persoalan air bersih di Ambon tidak dapat diselesaikan oleh BPBD seorang diri.
BPBD memiliki peran dalam penanganan kondisi darurat dan bencana, sementara pembangunan infrastruktur air membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk perangkat daerah terkait, pengelola air bersih, pemerintah kecamatan, kelurahan/negeri, perguruan tinggi dan masyarakat.
Selain membangun sumber air alternatif, perlindungan daerah resapan dan mata air juga menjadi bagian penting.
Rehabilitasi kawasan hulu, konservasi sumber daya air serta pengendalian perubahan tutupan lahan perlu diperkuat agar sumber air tidak semakin tertekan.
“Ini membutuhkan kerja bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penanganan darurat. Sumber air harus dijaga, jaringan harus diperkuat dan kawasan yang rawan harus dipetakan dengan baik,” kata Frits.
Dari Bantuan Tangki Menuju Ketahanan Air
Krisis air bersih di sejumlah kawasan Ambon menunjukkan bahwa distribusi mobil tangki memang penting sebagai langkah penyelamatan ketika kondisi darurat terjadi.
Namun, jika suatu kawasan harus berulang kali menerima distribusi air, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang.
Karena itu, pembangunan sumur bor, reservoir, jaringan perpipaan, perlindungan sumber air dan konservasi daerah resapan perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan ketahanan air.
Kajian tersebut bahkan menyusun rencana aksi hingga lima tahun, mulai dari survei dan investigasi hidrogeologi pada tahap awal, pembangunan sumur bor di wilayah prioritas, penguatan jaringan distribusi hingga pemeliharaan dan evaluasi.
Bagi Kota Ambon, persoalan air bersih bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya hujan. Tantangan utamanya adalah bagaimana sumber air yang tersedia dapat dikelola, disimpan dan didistribusikan secara berkelanjutan kepada masyarakat.
Ketika sejumlah kawasan sudah berulang kali membutuhkan bantuan air, pembangunan sistem penyediaan air permanen menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah tersebut penting agar Ambon tidak terus berada dalam siklus krisis, distribusi tangki, kekeringan, dan krisis kembali, tetapi mulai membangun sistem ketahanan air yang mampu menghadapi kemarau dan tekanan perubahan iklim dalam jangka panjang. (BN Grace)
