Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara merupakan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Maluku menekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebelumnya dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebagai bahan evaluasi, sekaligus perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Dengan sejumlah catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar berharap, pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku,” tegas dia kepada wartawan di Ambon, Jumat (28/8/2026).
Yunus mengatakan, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBD harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD harus memiliki manfaat yang nyata, serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami adalah, bagaimana APBD dikelola secara berkualitas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Yunus.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta, Pemprov Maluku memperkuat pengendalian terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Hal ini penting, untuk menghindari terjadinya penumpukan pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun anggaran, yang dapat berdampak terhadap efektivitas serta kualitas belanja daerah.
Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui berbagai inovasi, digitalisasi dan pengelolaan aset daerah.
Namun, upaya meningkatkan PAD tersebut diingatkan, agar tidak dilakukan dengan memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui inovasi, digitalisasi dan pengelolaan aset, tetapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, dan jangan sampai memberikan tekanan yang berlebihan,” ujarnya.
Di bidang aparatur, Fraksi Golkar meminta pemerintah, untuk memastikan pemenuhan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara tepat waktu.
Pemerintah juga didorong mempercepat program penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yunus, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan juga harus menjadi dasar, dalam menentukan arah pembangunan.
“Karena itu, pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan perbatasan perlu mendapatkan perhatian dan prioritas,” sebut dia.
Fraksi Golkar selanjutnya mendorong penguatan konektivitas laut, udara dan darat sebagai fondasi pembangunan ekonomi Maluku.
Pemerataan pelayanan dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan juga dinilai perlu dipercepat, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antardaerah.
“Pembangunan Maluku harus memperhatikan karakteristik daerah kepulauan. Konektivitas laut, udara dan darat harus diperkuat, begitu juga pemerataan pelayanan dasar di seluruh wilayah Maluku,” kata Yunus.
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar meminta Pemprov Maluku menyiapkan tenaga kerja dan sumber daya manusia, yang mampu menghadapi masuknya investasi strategis di daerah, khususnya investasi yang berkaitan dengan Blok Masela.
Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting, agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat mengambil bagian dan memperoleh manfaat dari berbagai investasi strategis, yang masuk ke daerah.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap OPD diminta menjalankan program sesuai target, dan memberikan dampak yang terukur terhadap pembangunan, serta pelayanan publik,” tegas Serang.
Selain itu, seluruh rekomendasi DPRD yang lahir dalam proses pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), diminta untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara sungguh-sungguh.
Fraksi Golkar menegaskan, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian administratif. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus menghasilkan perubahan konkret, yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya mengejar capaian administratif. Yang paling penting adalah, bagaimana kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Yunus.
Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya, untuk tetap menjadi mitra yang kritis, konstruktif dan solutif bagi Pemerintah Provinsi Maluku.
“Yang baik akan kita dukung. Yang belum baik akan kita koreksi. Yang harus diperbaiki akan kita ingatkan. Semuanya demi kepentingan Maluku,” tandasnya. (BN Grace)
