Ambon,Bedahnusantara.com- Saparua, Kabupaten Maluku Tengah alami kerusakan parah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menilai Pemerintah Provinsi Maluku tutup mata. terhadap masalah ini
Demikian hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias saat melakukan pertemuan bersama PUPR Provinsi Maluku, Camat Saparua dan Raja Haria yang berlangsung di Balai Rakyat Karang Panjang, Rabu (20/9/2023).
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak becus dalam melihat kerusakan jalan di Saparua.
“Kalau bicara soal Saparua saya hafal semua jalan meskipun saya bukan terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut,” ungkapnya.
Selaku wakil rakyat pihaknya prihatin karena, Saparua merupakan pulau bersejarah di Maluku yang telah melawan penjajah.
“Semua dimulai dari Saparua, kalau kita melihat secara keseluruhan semua jalan di Saparua hancur, padahal Saparua merupakan daerah wisata namun, terlihat seperti hutan,” terangnya.
Dia meminta, Pemerintah untuk tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan.
“Saya minta PUPR Provinsi Maluku untuk melestarikan hal ini, karena kita malu akibat tidak fokus makanya, semua jalan mengalami kerusakan,” katanya.
Dia menuturkan, pemeliharaan rutin yang dilakukan Pemerintah Provinsi tidak jelas apalagi, pemerataan. Berkala, harus Dinas PUPR malu terhadap masalah ini.
“Saya binggung kalau bicara, kita malu karena, kerusakan jalan tersebut,” ketusnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbau mengaku, pihaknya berjanji akan memperjuangkan kerusakan jalan rusak ke Kementerian PUPR.
“Dalam waktu dekat kita akan berangkat ke Jakarta untuk membicarakan kerusakan jalan Saparua bersama Kementrian PUPR agar dapat ditangani secara baik, karena kita tidak dapat menunggu Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab Malteng dalam penanganan tersebut,” akuinya.
Pihaknya akan menindaklanjuti masalah jalan Saparua dengan cepat agar, seluruh keluhan masyarakat dapat diatasi.
“Kita butuh 10 milyar untuk menangani jalan Saparua, makanya kita harus gerak cepat agar, keluhan masyarakat dapat teratasi dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” tandasnya. ( BN Norina )
