Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Inflasi Kota Ambon pada tahun kalender 2025 tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk memberikan pemahaman yang merata dan proporsional, Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menggelar edukasi publik bertajuk “Apa Kabar Inflasi Kota Ambon Tahun 2025”.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, M.Si., Ph.D., saat diwawancarai di Kantor Balai Kota Ambon, Kamis (15/1/2026). Pauline yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa inflasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang selalu berdampak negatif.
“Inflasi yang terlalu rendah menyebabkan ekonomi lesu, sementara inflasi yang terlalu tinggi juga berbahaya. Karena itu inflasi tidak untuk ditekan habis-habisan, tetapi harus dikendalikan. Kadang perlu tinggi, kadang perlu rendah, tergantung kondisi ekonomi,” jelas Pauline.
Menurut Pauline, penghitungan inflasi selalu diawali dengan Survei Biaya Hidup (SBH) yang bertujuan memetakan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah. Hasil SBH terakhir pada akhir 2022 menunjukkan bahwa di Kota Ambon terdapat 359 komoditas yang masuk dalam paket Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dipantau secara rutin setiap bulan.
“Tidak semua barang bisa dipantau karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Kami memilih komoditas yang paling dominan dikonsumsi masyarakat. Perubahan harga dari paket komoditas inilah yang membentuk IHK, dan perubahan IHK antarwaktu disebut inflasi atau deflasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa inflasi memiliki dua sisi. Di satu sisi, inflasi mendorong pergerakan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan mempermudah penyelesaian utang. Namun di sisi lain, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial.
Pauline menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengatur sasaran inflasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditetapkan setiap tiga tahun. Dalam PMK Nomor 31 Tahun 2024, sasaran inflasi nasional tahun 2025–2027 ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
“Artinya inflasi ideal berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Jika di bawah itu ekonomi bisa lesu, dan jika di atas itu berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Pauline memaparkan bahwa inflasi Kota Ambon pada Desember 2025 dipengaruhi sejumlah faktor musiman, seperti libur sekolah, perayaan Natal dan Tahun Baru, diskon tarif transportasi, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Inflasi bulan ke bulan (month-to-month) Desember 2025 tercatat 0,85 persen, dengan tarif angkutan udara sebagai penyumbang terbesar sebesar 0,27 persen. Selain angkutan udara, komoditas lain yang masuk sepuluh besar penyumbang inflasi antara lain bensin dan emas perhiasan.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Ambon. Dari 14 kabupaten/kota di Indonesia Timur, delapan di antaranya juga mengalami inflasi yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara,” kata Pauline.
Ia menambahkan, lonjakan inflasi tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Pattimura Ambon selama Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Pauline, angkutan udara termasuk dalam kelompok administered price, yakni harga yang diatur pemerintah melalui batas atas dan batas bawah. Namun, harga tiket tetap dipengaruhi dinamika pasar, terutama saat musim puncak perjalanan.
“Pemerintah tidak menetapkan satu harga tunggal, tetapi interval harga. Faktor cuaca, pembatalan atau pengalihan penerbangan, hingga peningkatan biaya operasional maskapai turut mendorong kenaikan harga tiket,” ungkapnya.
Secara kumulatif atau year-to-date, inflasi Kota Ambon tahun 2025 mencapai 4,23 persen. Kenaikan ini terutama disumbang oleh emas perhiasan sebesar 0,79 persen dan tarif angkutan udara sebesar 0,42 persen, atau total 1,21 persen dari keseluruhan inflasi.
“Kedua komoditas ini relatif berada di luar kendali langsung pemerintah daerah. Jika tidak ada lonjakan pada dua komoditas tersebut, inflasi Kota Ambon sebenarnya masih berada dalam kisaran target nasional,” jelas Pauline.
Dari sisi bahan pangan, inflasi beras pada 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan 2024, masing-masing 0,26 persen dan 0,44 persen. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Kota Ambon berjalan lebih baik.
“Ini menjadi indikasi bahwa pengendalian harga kebutuhan pokok cukup efektif, meskipun tantangan dari sektor transportasi dan komoditas global masih cukup besar,” pungkasnya. (BN Grace)
