Fraksi Gerindra Dorong Naikan Insentif RT/RW

Gerindra%2B%25281%2529
Partai GERINDRA

Ambon, Bedah Nusantara.Com: Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ambon, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menaikan insentif bagi para Ketua RT/RW, dari semula diangarkan Rp300 ribu per bulan dinaikan menjadi Rp500 ribu per bulan.

Demikan hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Jhony Wattimena saat membacakan kata akhir fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon terhadap Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) akhir pekan kemarin di Balai Rakyat Belakang Soya Ambon.

Menurut Wattimena FRkasi Gerindra menanggap perlu dinaikannya insentif bagi RT/RW adalah sebuah hal yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan pelayanan biokrasi Pemkot Ambon pada level terdepan.

“RT/RW adalah unjung tombak dari pemerintahan, karena mereka adalah garda terdepan dari pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga bagi kami peningkatan insentif adalah hal yang penting untuk menunjang tugas-tugas pelayanan mereka,” ungkap Wattimena.

Kendati demikian, menurut anggota Komisi II ini, dorongan untuk kenaikan insentif RT/RW nantinya akan diperjuangkan pada pembahasaan APBD murni 2017 mendatang bukan sudah ditetapkan pada APBD Perubahan tahun ini. Sehingga menurutnya dari jauh hari sebelumnya hal ini sudah disampaikan kepada pihak eksekutif agar menjadi rancangan saat pembahasan APBD 2017 mendatang.

Wattimena tegaskan, Fraksi Gerindra sangat optimis dorongan politik ini akan terakomodir saat pembahasan APBD Kota Ambon 2017, karena hal ini berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat apalagi banyak yang nantinya akan menjadi tanggungjawab ari pihak RT/RW  termasuk anggaran Dana Desa yang sudah barang tentu akan banyak menyita waktu maupun tenaga dari mereka.

Untuk itu, lanjut dia, sudah sewajarnya insentif mereka dinaikan meningat APBD Kota Ambon dinilai juga mampu membiayai kebutuhan anggaran tersebut. Terhadap hal ini, Watimena tegaskan, Fraksi Geridra akan mengawal seluruh pembahasan  mulai dari ditingkat Komisi hingga nantinya menjadi pembahasan di Badan Anggaran. (BN-05)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan