Ambon,bedahnusantara.com. Dalam mendukung Komisi Pemberantasa Korupso (KPK) memerangi Korupsi di Maluku, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku melakukan aksi unjuk rasa yang di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/9).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa mendapat tanggapan dari Karo Humas dan Protokol Provinsi Maluku Melki Lohy yang didampingi oleh Kabid Penanganan Konflik Kesbang Pol Provinsi Maluku Sam Sialanan dan Kasat Pol PP Provinsi Maluku Andre Adriansz.
Karo Humas dan Protokol Provinsi Maluku Melki Lohy mengatakan, sesuai rencana pimpinan KPK dan rombongan akan melakukan kunjungan namun, masih dalam perencanaan.
“Kita belum.mengetahui pasti kedatangan mereka ke Kota Ambon, karena masih dalam perencanaan. Kalau saudara-saudara sekalian bersedia, saya selaku kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Maluku akan menerima aspirasi para mahasiswa untuk diberikan kepada Ketua KPK, karena aksi yang dilakukan para mahasiswa sasarannya kepada ketua KPK bukan Pemerintah Provinsi Maluku,” ucapnya Saat menemui perwakilan pendemo IMM, di depan kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/9).
Sementara itu, koordinator lapangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Muhamad Saleh Souwokil mengatakan, aksi yang dilakukan para mahasiswa untuk bertemu langusung dengan KPK, namun kedatangan ketua KPK dan rombongan belum jelas, maka kami akan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan Provinsi Maluku.
“Aksi yang kami lakukan tidak sampai disini saja, kami akan melakukan aksi lebih besar, jika aspirasi kita tidak ditindak lanjuti,” ungkapnya.
Dalam pernyataan sikap dijelaskan terkait, peranan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat tempat yang cukup penting di hati rakyat meskipun, kepercayaan publik terhadap institusi hukum diantaranya, Kejaksaan dan Polri yang mengalami menurun.
Selain itu, kepemimpinan Firli Bahuri mampu menjaga nama KPK sebagai lembaga yang Konsisten dalam Upaya Pemberantasa Korupsi di Indonesia.
Bahkan, lanjut dia, masyarakat ada yang ragu terhadap eksistensi lembaga hukum di daerah ini sehingga, diharapkan KPK menjadi salah satu benteng terakhir untuk memberantas korupsi.
Karena, korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku dari pejabat pada tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai desa banyak kasus yang ditangani dengan baik maupun tidak baik.
Dimana, sejumlah Kasus yang diperkarakan hanya melibatkan pemain kecil yang mendekam di jeruji besi, sementara kelas kakap kerap lolos dari jeratan hukum.
Sehingga, hampir semua Kabupaten di Provinsi Maluku tersandung masalah Hukum seperti dugaan Korupsi pemotongan Alokasi dana Desa 92 Desa di Kabupaten SBB yang menyeret nama Bupati bahkan hingga saat ini kasus itu hilang Kabar.
Pihaknya meminta, apresiasi dan harapan besar KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, dapat melihat sejumlah kasus yang pernah terkuak di Provinsi Maluku.
“KPK dapat mengambil alih semua Kasus Korupsi tersebut untuk melakukan Proses Hukum lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam undang-undang dan menghukum koruptor seadil-adilnya,” tandasnya. (BN-04)
