AMBON,Bedahnusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual, Welem Kurnala, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dialami masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.
Kurnala menyampaikan bahwa akses air bersih, ketersediaan listrik, dan perumahan rakyat merupakan perhatian utama selama dirinya melakukan reses di wilayah tersebut.
Kurnala yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan, masih banyak rumah warga yang tidak layak huni, terutama di wilayah pedesaan Kepulauan Aru.
“Kondisi rumah warga yang kami temui saat reses, banyak yang tidak layak untuk dihuni. Ini memerlukan perhatian dan penanganan serius, baik dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan konkrit,” ujar Kurnala, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, dari hasil dialog dengan masyarakat dan para kepala desa, diketahui bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada tidak cukup untuk membiayai renovasi rumah-rumah tersebut.
“ADD yang diterima desa tidak memadai untuk membangun atau memperbaiki rumah warga. Oleh karena itu, kami mendorong keterlibatan langsung dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, agar bisa memberikan intervensi dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kurnala berharap, agar program perumahan dari Kementerian PUPR dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil seperti Aru, sehingga rumah tidak layak huni bisa diperbaiki dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Penting ada definisi yang jelas dan pendataan menyeluruh tentang rumah tidak layak huni di Maluku, agar program yang turun dari pusat tepat sasaran,” pungkasnya
