Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon terus mematangkan berbagai strategi guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Ambon serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk sektor informal dan UMKM, dapat terdata secara akurat.
“BPS Kota Ambon telah dan sedang terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon dan Forkompimda untuk menginformasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ungkap Gaspersz saat dikonfirmasi Media Bedahnusantara.com, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terus diperkuat melalui penerbitan surat edaran, surat dukungan, hingga video dukungan dari Wali Kota Ambon, yang saat ini sedang dalam proses. Hal tersebut melengkapi dukungan sebelumnya dari Gubernur Maluku.
Selain itu, pada April hingga Mei 2026, BPS Kota Ambon juga menggelar sosialisasi kepada seluruh instansi di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Langkah ini bertujuan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agen informasi yang turut menyebarluaskan pentingnya sensus kepada masyarakat melalui jaringan masing-masing.
“Ke depan, Surat Edaran Wali Kota Ambon juga akan disampaikan kepada seluruh warga melalui lurah, kepala desa atau raja, hingga ketua RT di setiap wilayah. Kami pastikan seluruh masyarakat mengetahui pelaksanaan sensus ini,” jelasnya.
Terkait tantangan pelaksanaan, Gaspersz menilai kondisi geografis Kota Ambon relatif tidak menjadi kendala karena berada dalam satu wilayah pulau. Begitu pula dengan literasi digital masyarakat.
“Proses wawancara dan input data dilakukan langsung oleh petugas menggunakan perangkat elektronik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal penggunaan teknologi. Kecuali untuk usaha besar, mereka akan menerima tautan pengisian mandiri melalui email,” ujarnya.
Dalam hal pemanfaatan teknologi, BPS Kota Ambon menerapkan sistem pengumpulan data berbasis digital. Petugas menggunakan smartphone untuk merekam dan menginput data secara langsung ke sistem BPS.
Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kualitas data secara signifikan, mulai dari menjaga kerahasiaan informasi responden, meminimalkan kesalahan input (human error), hingga mempercepat proses pengolahan dan penyajian data.
Lebih lanjut, Gaspersz menekankan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi potret komprehensif kondisi perekonomian masyarakat, mencakup karakteristik usaha, aspek ekonomi, hingga kondisi sosial keluarga.
“Data ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ini. Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat dalam memberikan data.
“Sensus Ekonomi 2026 dibiayai dari pajak masyarakat. Mari kita pastikan pelaksanaannya berjalan optimal dengan menerima petugas dan memberikan data yang sebenarnya. Kami menjamin seluruh data bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan pajak,” pungkasnya. (BN Grace)
