Maluku, BedahNusantara.Com – Adanya alasan pembatalan dua program stategis nasional di Provinsi Maluku, yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) oleh Pemerintah Pusat (Pempus), lantaran terdapat gunung api aktif dalam laut, membuat Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno angkat bicara.
Menurut politisi asal Partai Perindo ini, masyarakat jangan hanya menyalahkan Pempus semata, melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus dimintai pertanggungjawabannya.
Wenno juga mengaku heran, dengan adanya ancaman pembatalan LIN dan ANP di Maluku. Pasalnya disatu sisi ada informasi bahwa kedua program strategis nasional tersebut dibatalkan, sedangkan satu sisi dibantah.
“Apakah pembatalan ini karena Pemprov Maluku tidak siap, ataukah ada penyebab lainnya. Saya heran karena satu sisi LIN dan ANP dipolemikan di Publik, namun Pemprov Maluku dan KSP justru membantahnya,” demikian ditegaskan Wenno kepada awak media, ketika dihubungi, Jumat (18/03/2022).
Wenno yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Perindo Amanat Berkarya (PAB) DPRD Maluku juga menyatakan, Pempus dan Pemprov Maluku seharusnya satu suara dalam membuat kebijakan, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat.
“Keduanya (Pempus dan Pemprov Maluku) harus satu suara, agar nantinya tidak ada kesimpangsiuran informasi yang bergulir di masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Pempus juga harus menjelaskan secara resmi, mengenai proyek LIN dan ANP berjalan atau tidak di Maluku.
Jika batal, lanjutnya, maka Pempus harus menjelaskan secara mendasar, faktor apa saja yang menyebabkan batal, agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan informasi kesimpangsiuran tersebut.
“Saya kira sinergitas antara Pempus dan Pemprov Maluku dalam mengawal dua proyek nasional, yang nantinya akan dibangun di Maluku, harus tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (BN-02)
