Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon menegaskan pentingnya dukungan seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat menghadiri kegiatan “Arika Deng Sensus Ekonomi 2026” yang berlangsung di Amaris Hotel Ambon, Selasa (26/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, yang mewajibkan pelaksanaan sensus sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik.
Ia menjelaskan, kegiatan sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh, mulai dari jumlah pelaku usaha, jenis usaha, hingga dinamika perkembangan sektor ekonomi di daerah.
“Data hasil sensus ekonomi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang diambil juga bisa tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon tahun 2025, sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian daerah dengan kontribusi mencapai 21,98 persen. Selain itu, sektor jasa keuangan, asuransi, industri pengolahan, jasa, serta pariwisata juga menjadi penopang utama ekonomi kota.
Wali Kota juga menilai bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin relevan dengan perkembangan zaman, terutama munculnya sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, profesi baru seperti konten kreator, influencer, hingga YouTuber kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi nyata dan harus turut tercatat dalam pendataan nasional.
“Perkembangan ekonomi digital ini tidak bisa diabaikan. Semua aktivitas ekonomi baru harus terakomodasi dalam data sensus,” ujarnya.
Selain pendataan sektor usaha, sensus ini juga akan mencakup data sosial ekonomi keluarga, termasuk kondisi perumahan dan kepemilikan aset, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial yang masih terjadi akibat lemahnya basis data di lapangan.
“Masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata, sementara yang tidak layak justru menerima. Ini menunjukkan pentingnya data yang benar dan valid,” katanya.
Wali Kota memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepada para pelaku usaha, ia mengajak agar memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus demi mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat di Kota Ambon.
“Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif. Karena itu, kami mengajak pelaku usaha untuk mendukung dengan data yang benar,” tegasnya.
Pemkot Ambon sendiri, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah sosialisasi, mulai dari surat edaran, kampanye media sosial, video dukungan, hingga koordinasi dengan pemerintah negeri, desa, dan kelurahan.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Data yang akurat adalah dasar utama dalam mengambil kebijakan. Dari sana kita bisa membangun Ambon yang lebih maju, sejahtera, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (BN Grace)
