Maluku,Bedahnusantara.com: Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease -19 (Covid-19).
 |
| Terkesan Hanya Berwacana, Ketua Sinode GPM Kecam Pemkot Ambon |
Maka untuk dapat menindak lanjuti program dimaksud perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi Keputusan tersebut kepada masyarakat.
“Rumah-rumah ibadah tidak menjadi titik penyebaran virus Covid-19, tapi wilayah yang ada di arena publik itulah tempat penyebaran virusnya dan daerah tersebut adalah daerah yang di kendalikan oleh pemerintah. karena itu kami himbau pemerintah kota harus punya konsep yang jelas bukan regulasi,” Ungkap Ketua Sinode GPM Maluku, Pendeta A.J.S Werinussa kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (13/6).
Werinussa menegaskan, Masyarakat butuh panduan dan bukan hanya janji regulasi, jika semua itu ada maka silahkan saja buat PSBB atau setan apa namanya,”Tegasnya.
Werinussa mengungkapkan ketahanan ekonomi masyarakat sangat penting terjaga, sebab jika tidak maka hal itu akan berdampak sangat besar bagi semua masyarakat.
“kalau mereka lapar mereka bisa ribut. Itu yang tadi saya sampaikan dengan nada yang keras, karena kami sudah stres bersama rakyat. Nama diganti-ganti mau PKB, PSBB, nanti setelah ini apa lagi?, tapi tingkat penularannya tetap naik. Masa 400 jumlah penduduk saja tidak bisa kita atur dari satu daratan,”Ungkap Werinussa dengan nada kesal.
Werinussa menjelaskan tokoh-tokoh agama sudah kerja maksimal dan tidak ada satu gereja, masjid dan lainnya yang menjadi titik penyebaran. Yang ada ini aktivitas publik, ruang publik yang menjadi titik penyebaran, dan wewenangnya ada di pemerintah, namun selalu pemerintah seolah lambat atau acuh tak acuh.
Selaku tokoh agama kami membantu pemerintah dalam bentuk apapun, tapi yang penting masyarakat harus makan dan itu intinya. Pemerintah harus bisa mengendalikan aktivitas publik, mereka punya kewenangan dan mereka tahu mengendalikan aktivitas publik.
“Saya tidak tahu apa motivasi pemerintah, tapi sebagai rakyat kami kasihan dengan rakyat yang mengalami tingkat penularan. Sebagai tokoh agama kami mengajak sama-sama berdoa, kita optimis untuk ada di situasi ini , jangan putus asa dan tidak lupa kita berdoa untuk pemerintah sanggup melaksanakan,”Jelasnya.
Werinussa mengatakan ia sudah mengusulkan juga kepada pemerintah, sebaiknya perintah ini satu dari gugus tugas, supaya arahannya lebih jelas.
“Kalau tidak bisa lagi, tentara dan polisi saja yang ambil alih. Karena buktinya kita sudah kerja maksimal tapi tingkat penularannya terus naik, berarti kita tidak bekerja. Bagi saya pemerintah tidak serius bekerja, cuma sekedar berwacana menyelesaikan masalah ini, padahal ini bukan wacana tapi bencana,”Ujarnya.
Ia mengatakan ketika kita diumumkan tiga orang di pasar mardika tertular, ini merupakan kebodohan. Sebab kalau diumumkan begitu orang tidak datang lagi ke pasar lalu orang di pasar makan apa, caranya tidak begitu.
“Urai pasar menjadi beberapa titik, supaya rakyat bisa hidup. Begitu juga kita lihat di PKM, jam aktivitas di per singkat sampai jm 4. Kalau jam di perpanjang maka orang tidak terburu-buru.
“Saya sudah sampaikan di gugus tugas beberapa kali, sampaikan ke pemerintah kota, kalau pasar itu arena publik. Yang menciptakan kerumunan dan tertularnya dari situ, kita buat beberapa titik di A.Y.Patti di tutup dan dijadikan pasar supaya jangan tertular, seperti di Salatiga. Yang saya maksud dan konsepnya seperti itu, tugas kita mengurai kerumunan sehingga aktivitas virus tidak tertular,”Tutupnya.(BN-04)
