Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon akhirnya mengungkap hasil pemeriksaan terhadap dugaan peredaran Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong yang melibatkan 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan satuan pendidikan Kota Ambon.
Hasil audit Inspektorat Kota Ambon menemukan sebanyak 45 guru dari kurang lebih 20 sekolah menggunakan SK kenaikan pangkat yang tidak sah dan diproses di luar mekanisme resmi pemerintahan.
Dari kasus tersebut, ditemukan aliran uang sebesar Rp74,7 juta yang diserahkan para guru kepada pihak yang diduga mengurus penerbitan SK. Sementara itu, akibat penyesuaian gaji berdasarkan SK tersebut, pemerintah daerah mengalami kelebihan pembayaran yang sementara dihitung mencapai Rp24,6 juta.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan temuan tersebut saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, audit dilakukan Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, setelah Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah untuk mengungkap fakta di balik dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan mengidentifikasi kronologi penerbitan SK, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, aliran uang, hingga menghitung kerugian keuangan daerah.
“Dari hasil pemeriksaan ditemukan 45 ASN yang memegang SK kenaikan pangkat bodong. Mereka tersebar di kurang lebih 20 sekolah dan seluruhnya tidak memiliki pertimbangan teknis atau Pertek dari BKN,” ungkap Bodewin.
Ia menyebutkan, temuan Inspektorat memperlihatkan bahwa proses pengurusan SK dilakukan di luar jalur resmi BKPSDM. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya Pertek BKN yang menjadi persyaratan dalam proses kenaikan pangkat ASN.
Selain itu, data yang tercantum dalam SK tersebut tidak sesuai dengan data pada sistem kepegawaian nasional.
Bodewin menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administrasi biasa karena telah berdampak terhadap keuangan daerah dan berpotensi mengandung unsur tindak pidana.
“Pemerintah Kota Ambon akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga telah memerintahkan bagian hukum untuk membawa hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan SK yang diduga bodong kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah Kota Ambon berharap proses hukum dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pemerintahan. (BN Grace)
