Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon menegaskan proses pembebasan lahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Meski anggaran untuk penyelesaian persoalan lahan telah disiapkan, seluruh tahapan tetap harus dijalankan secara prosedural guna menghindari sengketa dan persoalan hukum di kemudian hari.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon, Robby Sapulette, saat diwawancarai secara langsung di Kantor Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Robby menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penyelesaian persoalan lahan. Namun, kesiapan anggaran bukan berarti proses pembebasan dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan penting yang harus dilalui, termasuk pembentukan tim pembebasan lahan dan pelaksanaan penilaian harga tanah oleh tim appraisal.
“Anggaran itu sudah kita siapkan, tetapi tentunya dalam kaitan dengan penyelesaian masalah lahan, kita akan melaksanakannya sesuai prosedur pembebasan lahan,” tegas Robby.
Ia menjelaskan, tahapan awal yang harus dilakukan adalah appraisal atau penilaian untuk mengetahui harga lahan yang akan dibebaskan. Setelah itu, tim pembebasan lahan akan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Robby menekankan, prinsip kehati-hatian menjadi hal mutlak dalam setiap proses pembebasan lahan. Pemerintah Kota Ambon tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama terkait keabsahan kepemilikan tanah.
“Yang inti dan jelas, seluruh proses pembebasan lahan harus mengacu kepada prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan kepemilikan tanah harus benar-benar dipastikan sebelum pemerintah mengambil langkah pembayaran maupun penyelesaian pembebasan lahan.
Jangan sampai pemerintah telah mengeluarkan anggaran dan menyelesaikan pembayaran, tetapi kemudian muncul pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan tersebut.
“Jangan sampai hari ini kami buat, besok ada lagi yang mengklaim bahwa lahan itu milik dia. Jadi, tentu kita akan bertindak hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak hanya berorientasi pada penyediaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, proses pembebasan lahan diharapkan tidak menjadi sumber sengketa baru, melainkan menghasilkan penyelesaian yang memiliki kepastian hukum serta melindungi kepentingan pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. (BN Grace)
