Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Implementasi program berbasis komunitas yang dijalankan sepanjang periode 2025–2026 di Kota Ambon terus menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kegiatan yang berlangsung difokuskan pada pelibatan langsung komunitas seni dan masyarakat, dengan Terakota berperan sebagai fasilitator dalam memastikan arah program tetap berjalan sesuai kebutuhan bersama.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonne Latuputty, saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (31/3/2026), menjelaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci utama dalam implementasi program tersebut. “Seluruh kegiatan dikelola langsung oleh komunitas seni di Kota Ambon, sementara Terakota hadir sebagai fasilitator. Program yang dijalankan juga mengacu pada hasil FGD awal, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota tim Terakota, Ferdy Soukotta, menjelaskan bahwa seluruh aktivitas program didesain terbuka dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, dokumentasi kegiatan secara rutin dipublikasikan melalui media sosial Terakota agar masyarakat dapat memantau perkembangan program secara langsung.
Ferdy juga menambahkan bahwa pada tahun 2026, pemanfaatan booth di kawasan Ruang Terbuka Publik (RTP) telah mulai dioptimalkan bagi masyarakat dan tenant. Hal ini bertujuan untuk mendukung aktivitas kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di ruang-ruang publik.
Latuputty menambahkan, Terakota juga saat ini memfasilitasi komunitas Doodle Art Ambon dalam berbagai kegiatan aktivasi yang melibatkan masyarakat, khususnya di kawasan Wainitu.
Dari sisi pengelolaan anggaran, Latuputty menegaskan bahwa seluruh penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas. Transparansi dijaga melalui publikasi kegiatan secara rutin di media sosial.
Selain itu, langkah konkret juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder guna mendorong percepatan penggunaan sistem pembayaran digital QRIS bagi tenant UMKM. “Ini penting untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau,” jelasnya.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif dalam menghidupkan ruang publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar pihak, serta belum optimalnya sistem pendataan.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah bersama pihak terkait terus melakukan perbaikan melalui penataan agenda kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan sistem transaksi yang lebih rapi, termasuk pemanfaatan QRIS.
Ke depan, program ini akan difokuskan pada penguatan kolaborasi antar komunitas serta peningkatan kualitas kegiatan agar lebih berdampak. Pemanfaatan booth di RTP juga akan terus dioptimalkan sebagai ruang pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
“Kerja sama dengan stakeholder akan terus diperluas, termasuk penerapan QRIS secara menyeluruh bagi tenant UMKM. Harapannya, aktivitas ekonomi semakin tertata, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Latuputty. (BN Grace)
