Maluku,Bedahnusantara.com-Pemerintah Provinsi Maluku mengelar Penilaian Kenerja dan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung Hotel manise, Selasa ( 02/08/2022).
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi Maluku Widya Pratiwi mengatakan, sejak tahun 2019 dikukuhkan sebagai duta perangi stunting sudah 11 kabupaten dan kota telah dikunjungi.
“Saya beserta tim dari dari beberapa instansi tehnis telah melakukan kunjungan pada 11 kabupaten dan kota untuk melihat permasalahan yang ada,” ujarnya.
Dari 11 kabupaten dan kota ada yang melaksanakan 8 kontroversi diantaranya, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Ambon.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kabupaten dan kota yang telah membantu program yang dilakukan pada 7 kabupaten dan kota,” paparnya.
Selaku duta perangi stunting, pihaknya berjanji akan membuat program untuk menurunkan stunting di lingkup masyarakat.
“Jadi tangung jawab saya sebagai duta perangi stunting sejak saya di kukuhkan saya sudah berjanji tidak hanya jadi duta dutaan saja, saya ingin kita bersama sama membuat program bersama turut bersama karena permasalahan stunting ini perlu kita atasi bersama,”ungkapnya.
Dia menambahkan, kebersamaan Pemerintah Daerah, Perintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam mengatasi stanting secara bersama.
“Seperti yang kita ketahui Pak Presiden jokowi mengharapkan di 2024 prevalensi stunting menjadi 14 persen walaupun kita masih berada di 28 persen pastinya bukan.kita bicara sulit untuk mencapai 14 persen kita harus yakin,” terangnya.
Ditempat yang sama Sekertaris Maluku Sadli Ie menjelaskan, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
Selain itu lanjut dia, stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.
“Saya harap pencegahan stunting penting di lakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak indonesia dari resiko terhambat nya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal,” tandasnya.
Dia mengakui, sebagai upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan sinergitas lintas sektor dan diperlukan intervensi perhatian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarkat untuk memberikan asistensi sediakan advokasi kepada masyarkat serta penyelarasan penyelenggaraan penganggaran pelaksanaan dan pemantauan
“Stunting merupakan salah satu program prioritas Nasional penanganan di tuntut ada koordinasi antar sektor dan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat provinsi kabupaten Kota ,dunia usaha masyarkat umum dan lainnya,” terangnya. ( BN-02)
