Ambon, Bedahnusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan segera mengambil langkah tegas dalam dua persoalan penting, yakni penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan pelayanan trayek angkutan umum di kota Ambon.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan Wajib Belajar 12 Tahun (WAJAR) yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Jumat (12/9/2025).
“Kalau tidak ada langkah tegas yang kita ambil, kondisi seperti ini akan terus terjadi. Kita sudah cukup lama menoleransi para pedagang dengan surat edaran yang kita keluarkan. Karena itu, sekarang mereka harus menjadi contoh dengan menggunakan kantong ramah lingkungan, bukan lagi plastik,” tegas Sapulette.
Ia juga menyoroti persoalan transportasi umum, khususnya trayek Latuhalat dan wilayah lainnya. Menurutnya, sistem shift A dan B yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 tidak boleh lagi diterapkan. “Sekarang semua berlaku umum, tidak ada lagi shift A atau B. Itu hanya berlaku saat COVID-19. Pengemudi harus mengantar penumpang sesuai tujuan trayek, bukan diturunkan di tengah jalan,” jelasnya.
Sapulette meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon segera menyampaikan edaran kepada pemilik kendaraan dan koordinator trayek agar memastikan seluruh sopir angkot patuh pada aturan. Ia menegaskan, pemerintah akan memberi sanksi tegas bagi pengemudi nakal.
“Kalau ada sopir yang turunkan penumpang sebelum tujuan akhir, laporkan. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Peringatan satu, peringatan dua, kalau sampai tiga kali, kendaraannya akan dikandangkan satu bulan di Betapur. Supaya ada efek jera,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga akan memasang pos pengawasan di beberapa titik rawan pelanggaran trayek, termasuk di kawasan Nusaniwe, Laha, dan Hative.
“Kalau kita tidak tegas, masyarakat yang dirugikan. Mereka harus keluar ongkos tambahan naik ojek sampai ke tujuan. Padahal tarif angkot sudah harus mengantar sampai tujuan akhir,” tutupnya. (BN Grace)
