Ambon, Bedahnusantara.com – Di balik semangat mulia program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah, terselip cerita lain yang patut menjadi perhatian serius. Upulatu Nikijuluw, Anggota DPRD Kota Ambon sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapenperda), mengungkap adanya dugaan pelanggaran jam kerja yang menimpa para tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, program yang digadang-gadang pemerintah pusat untuk menyehatkan generasi bangsa ini jangan sampai justru menimbulkan “ketidakadilan gizi” bagi para pekerja di lapangan.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus manusiawi. Saya mendapat laporan ada tenaga kerja SPPG yang bekerja sampai 12 jam sehari tanpa hitungan lembur yang jelas,” ungkap Nikijuluw, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa waktu kerja normal maksimal adalah delapan jam per hari. Ia menegaskan, pelanggaran seperti itu tidak bisa dibiarkan, apalagi jika lembur tidak dibayar sebagaimana mestinya.
“Kasihan mereka. Bekerja dari pagi sampai malam, tapi hak lemburnya tidak ada. Ini bukan sekadar soal peraturan, ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Nikijuluw juga mengingatkan bahwa kelelahan pekerja bukan hanya berdampak pada diri mereka, tetapi juga pada kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Kalau fisik mereka lelah, otomatis semangat dan ketelitian menurun. Padahal yang mereka kerjakan itu menyangkut gizi anak-anak kita. Jangan sampai karena abai terhadap hak pekerja, anak-anak ikut jadi korban,” ujarnya.
Ia mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan Komisi I DPRD segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan upah lembur di setiap SPPG.
“Kalau memang benar ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Pemerintah kota tidak boleh tutup mata,” tandasnya.
Bagi Nikijuluw, keberhasilan program pemerintah bukan sekadar angka atau laporan kegiatan. Esensinya terletak pada bagaimana kebijakan itu memberi dampak positif bagi semua pihak—terutama para pekerja yang menjadi garda terdepan pelaksana.
“Kita bicara soal kesejahteraan. Jangan sampai program yang niatnya mulia malah mencederai orang-orang yang membuatnya berjalan,” tutupnya dengan nada tegas. (BN Grace)
