Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Harry Far Far menyoroti persoalan distribusi hasil perikanan di Kota Ambon yang dinilai menjadi salah satu penyebab inflasi daerah terus terjadi setiap tahun. Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai langsung di DPRD Kota Ambon, Jumat (22/5/2026).
Menurut Harry, kondisi daerah penghasil ikan seperti Maluku seharusnya mampu menjaga kestabilan harga ikan di pasar lokal. Namun kenyataannya, sebagian besar hasil tangkapan nelayan justru lebih banyak dibawa keluar daerah atau dijual kepada pihak eksportir maupun restoran besar, sehingga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional tidak terpenuhi secara maksimal.
“Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi III. Maluku ini daerah laut, potensi perikanannya besar, tetapi setiap tahun pemerintah tetap harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi ikan. Artinya ada persoalan dalam distribusi yang perlu dibenahi,” ujar Harry Far Far.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pasokan ikan di pasar lokal sering mengalami ketidakseimbangan, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika permintaan meningkat. Akibatnya, harga ikan ikut melonjak dan berdampak langsung terhadap inflasi daerah.
Karena itu, Komisi III meminta Dinas Perikanan Kota Ambon segera menyiapkan langkah jangka panjang melalui pendekatan regulasi maupun kebijakan teknis agar kebutuhan masyarakat lokal tetap terpenuhi tanpa harus membatasi aktivitas perdagangan para nelayan.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan mekanisme yang dapat mengatur keseimbangan distribusi hasil tangkapan antara kebutuhan pasar lokal dan kepentingan perdagangan keluar daerah.
“Kami tidak melarang nelayan menjual hasil tangkapannya keluar daerah, karena itu juga bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi pemerintah harus punya formula agar kebutuhan masyarakat Kota Ambon tetap menjadi prioritas,” katanya.
Selain persoalan distribusi ikan, Komisi III juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap pemanfaatan hasil perikanan lokal.
Harry menilai program tersebut seharusnya dapat menjadi peluang besar bagi nelayan lokal untuk meningkatkan pemasaran hasil tangkapan mereka, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Program MBG ini mestinya bisa menjadi solusi. Pemerintah daerah harus mencari formula supaya hasil tangkapan nelayan bisa lebih banyak diserap untuk kebutuhan masyarakat Kota Ambon, termasuk mendukung program makan bergizi,” tegasnya.
Komisi III berharap pemerintah daerah bersama Dinas Perikanan dapat segera merumuskan langkah konkret agar potensi perikanan Maluku benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga di daerah. (BN Grace)
