 |
| Memalukan Bupati Serobot Tanah Warga Demi Hotel Mewah |
Jakarta, Bedah Nusantara.com: Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno, ternyata adalah figur pemimpin yang tidak punya malu dan tidak bermoral serta tidak tahu terimakasih atas apa yang menjadi hak-hak orang lain, bagaimana tidak, apa yang menjadi hak masyarakat malah dikebiri dan dipaksakan menjadi miliknya dengan maksud memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
Demikian ungkap salah satu tokoh muda pemerhati masyarakat MBD. Fredy ulemlem, S.H Kepada Media Bedah Nusantara.com Rabu (01/01) via telephone.
Warga masyarakat Toinaman yang masih hidup dibawah garis kemiskinan yang menghibahkan tanah sebesar 350 ha kepada Pemda kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), ketika itu. Dan penghibaan tersebut kini dijadikan sebagai lokasi ibu kota kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Tetapi sekarang kejadian yang sangat memiluhkan hati terjadi pada hari jumat tangga 27 Mei 2016, Bupati MBD bersama Wakil Bupati sambil dibeckup oleh TNI-POLRI turun langsung ke lokasi yang sementara dihuni oleh masyarkat Toinaman yang tak lain adalah pemilik lahan. Kemudian Sang Bupati MBD memerintahkan agar masyarakat yang ada segera mengosongkan tanah itu.
Menurut ulemlem, bersadarkan Informasi kedatangan Barnabas Orno Cs, yang dikawal ketat oleh aparat keamanan berlapis dengan maksud agar tanah milik warga ini, segera mungkin apat dikosongkan karena Barnabas Orno ingin menjadikan sebagai bagai ruangan terbuka hijau.
” Namun kedatangan di sambut degan penolakan oleh warga pemilik tanah tersebut karna merasa sangat dirugikan oleh kebijakan Barnabas Orno tersebut, sebab semula tanah tersebut hendak dihibahkan untuk menjadi lokasi Ibu Kota Kabupaten dan bukan lahan terbuka hijau, selain itu ternyata alasan Barnabas Orno itu hanyalah kamuflase saja, sebab telah ada Informasi bahwa lahan sebesar 350 Ha itu, telah di deal Oleh Orno dengan salah satu pengusaha untuk kemudian dijadikan lokasi pembuatan Hotel mewah”.
Dikatakan Fredy, ternyata dalam penolakan tersebut terungkap fakta bahwa ternyata Barnabas Orno, pernah membuat pendekatan degan pemilik tanah tersebut agar tanah itu dijual kepada beliau agar dapat dibangun hotel mewah mewah, akan tetapi karna hal itu tidak disetujui oleh pemilik tanah, maka bupati berubah arah, dan kemudian menyusun siasai licik demi memuluskan ambisinya. maka Barnabas Orno kemudian berdalih bahwa tanah tersebut mau dijadikan lokasi ruang terbuka hijau, tanpa ada sosialisasi kepada warga, serta tidak ada peraturan daerah sebagai payung hukum.
” Informasi yang saya ketahui bahwa ketika adanya proses penyerahan tanah 350 ha kepada pemda untuk dijdikan ibu kota kabupaten MBD, lahan sebesar 200 Meter yang ingin diserobot oleh Barnabas Orno (Bupati MBD Cs.) sama sekali tidak ada dalam bagian dari tanah tersebut. Sebab lahan yang menjadi rebutan bupati MBD, terhitung 200 meter dari bibir pantai bukan termasuk tanah hibah kepada pemda, oleh sebab itu logika berpikir sederhananya adalah mana mungkin Saya yang menyerahkan tanah hibah sebesar 350 ha kepada pemda sedangkan saya sendiri tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, sehingga rumah saya juga mau diratakan dengan tanah oleh bupati demi ambisi tersembunyinya”. Tegas ulemlem
Sehingga ini, lanjutnya, ” adalah sebuah tindakan memalukan dan tidak bermoral yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Bupati MBD (Barnabas Orno Cs) yang mana dia telah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dengan memakai nama Pemerintah daerah sebagai tameng dan aparat keamanan sebagai alat pemaksa masyarakat “.
Selain itu, lanjutnya, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari masyrakat sekitar, ketika Bupati MBD datang untuk melakukan penanaman sebelas pohon secara simbolis untuk ruang terbuka hijau yang menghadirkan pegawai negeri sipil, tenaga honorer, TNI-POLRI, kepala desa sekabupaten MBD,namun sebelum melakukan penanaman, Bupati melakukan presentasi namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Toinaman yang adalah pemilik tanah tersebut, seketika itu pula sekda MBD, Drs. josep Domlay jatuh pingsan sehingga dilarikan ke RS bergerak Tiakur.
Mendapat perlawanan dari warga masyarakat Toinaman, Bupati langsung balik kanan dan kembali ke kediamannya, namun beberapa saat kemudian pasukan Satpol PP didukung oleh TNI-POLRI datang kembali ke lokasi untuk memasang janur kuning di rumah-rumah warga sebagai tanda (sasi) dan selanjutnya akan dilakukan pembongkaran namun lagi-lagi mendapat perlawanan yg keras oleh warga masyarakat sehingga janur yang dipasang oleh satpol PP dicabut dan dibuang.
” kami warga masyarakat pemilik tanah dan rumah dilokasi itu telah bersepakat untuk tetap mempertahankan hak milik kami sampai titik darah penghabisan dan apabila pemda bersihkeras untuk membongkar rumah-rumah kami maka dipastikan akan terjadi pertumpahan darah”. Tandasnya (BN-05)
