Ambon, Bedahnusantara.com – Kepala Desa Poka, Marthina Kelbulan, menegaskan komitmennya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penerapan pola “jemput bola”. Langkah ini dilakukan agar aspirasi warga dapat dihimpun secara langsung tanpa harus menunggu mereka datang ke kantor desa.
Kelbulan mengatakan, pengalaman dari program Wajar (Wajib Jaga Rakyat) yang sebelumnya sudah digagas, membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda dialog di kantor pemerintah masih sangat rendah. Hal ini menjadi catatan penting untuk memperbaiki pola pelayanan.
“Dari awal memang sudah ada program Wajar, bahkan desa juga membuat agenda serupa, tapi masyarakat beberapa kali tidak hadir. Karena itu sekarang kita harus menjemput bola. Artinya, pemerintah turun langsung ke masyarakat,” ujar Marthina Kelbulan, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, pola jemput bola ini bukan hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi dan permasalahan masyarakat. Masalah tersebut bisa terkait pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan, hingga kebutuhan dasar warga.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus hadir dan mendengar langsung apa yang mereka rasakan. Bisa saja persoalan infrastruktur, pelayanan, atau kebutuhan lain. Semua ini memang menjadi kerja pemerintah, jadi harus kita sambut dengan baik,” tambahnya.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Kelbulan memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta para ketua RT. Hal ini dilakukan agar proses penjaringan aspirasi lebih terstruktur dan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah ini akan kita tindaklanjuti secepatnya. Kita akan koordinasi dengan BPD dan RT-RT supaya agenda ini berjalan baik. Kalau bicara setiap Jumat tentu tidak mungkin, tapi kami akan atur pola yang paling efektif untuk bisa dijalankan,” jelasnya.
Dengan pola jemput bola ini, pemerintah berharap warga Desa Poka tidak lagi terbebani untuk datang jauh ke kantor desa atau ke pusat kota hanya untuk menyampaikan keluhan. Sebaliknya, pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan seluruh aspirasi dapat ditampung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. (BN Grace)
