Jakarta, Bedahnusantara.com: Sejak diterbitkan dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowidodo pada 02 November 2020 yang lalu, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang ” Cipta Lapangan Kerja” (Omnibus Law) telah mulai berlaku dan wajib ditaati oleh setiap warga negara Indonesia.
 |
| Loupatty: Semua Kader Partai Golkar Wajib Sosialisasikan UU Cipta Kerja |
Akan tetapi pada kenyataanya dilapangan masih saja terdapat sejumlah geliat dari pihak-pihak yang hendak menggagalkan produk hukum ini, hal tersebut didasarkan pada sejumlah opini yang sengaja dikembangkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang esensi sebenarnya dari UU Cipta Kerja ini.
Demikian yang diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jendral (Wakil Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Derek Loupatty,SH. kepada media ini ketika dihubungi via phone, karena yang bersangkutan tengah berada di Jakarta.
Menurutnya, sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, kami mempunyai tugas melaksanakan pesan dari ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto, yang mengamanatkan secara tegas untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya wajib mendukung UU No 11 Tahun 2020 tentang ” Cipta Lapangan Kerja”.
Tak hanya sampai di situ saja, lanjut Loupatty, dalam tugas dan fungsi serta perannya di masyarakat. Seluruh kader partai Golkar termasuk Gubernur, Walikota, Bupati dan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari Partai Golkar, diwajibkan untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja ini.
” Partai Golkar adalah partai yang sejak awal menjadi pendukung Pemerintah, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi semua kader partai Golkar untuk berperan aktif merelesasikan hasil keputusan Pemerintahan Jokowidodo- Maaruf Amin, yang hari ini salah satunya adalah UU No 11 Tahun 2020 tentang ” Cipta Lapangan Kerja”. Sebab selain merupakan pesan dan Instruksi langsung dari ketua Umum Partai Golkar, akan tetapi perintah tersebut merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dan karena kita adalah sebagai partai pendukung pemerintah maka kita wajib mendung semua program Pemerintahan Jokowidodo-Maaruf Amin, sesuai Visi/Misi mereka untuk membawa Indonesia menjadi semakin maju,” Paparnya.
Hal kedua yag mesti diketahui oleh semua kader Partai Golkar adalah bahwa; semua kader Partai Golkar jangan sekali kali ada yang coba-coba menentang atau melawan keputusan Munas Golkar yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
” yang kedua partai Golkar adalah partai yang sejak awal telah mempersiapakan diri (rela tidak Populer) demi memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat UU Cipta Kerja (Omnibus Law), bahkan Partai Golkae telah malakukan konsolidasi dan sosialisasi UU ini kepada semua kader partai dan memerintahkan untuk jangan coba-coba ada kader yang menentang UU Cipta Kerja ini. Hal ini merupakan pesan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, sehingga semua kader mesti tertip dan taat,” Terangnya.
Ketika ditanya adakah sanksi yang akan diberikan kepada kader yang tidak taat atau mencoba menentang UU Cipta Kerja ini?, Loupatty menyetakan; sekali lagi saya perlu menegaskan bahwa mendukung dan mensosialisasikan UU Cipta Kerja, adalah Keputusan Munas Golkar dan juga pesan langsung Ketua Umum Partai Golkar untuk kader – kader jangan sekali-sekali menetang atau coba-coba menolak UUD cipta kerja, sebab Partai secara tegas akan memberikan sanksi yang berat kepada kader yang tidak mau mendukung UU Cipta Kerja, karena dia dinilai tidak mendukung program pemerintah.
” Partai Golkar secara tegas telah memerintahkan untuk semua kader partai mendukung pemerintahan Jokowidodo – Maaruf Amin, sehingga jika nantiny ada kader yang kedapatan menolak atau menentang UU Cipta Kerja, maka tentunya di akan di istirahatkan (dikeluarkan dari gelanggang). Sebab partai Golkar adalah partai yang telah siap tidak populer karena mendukung UU Cipta Kerja, demi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, sehingga kami tidak akan main-main dengan kader yang tidak mau taat,” Tegas Loupatty. (BN-08)
