Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Arman Lessy Kalean, mengajak seluruh pemuda Maluku untuk meningkatkan kapasitas berpikir strategis, khususnya dalam memahami tata kelola pembangunan daerah yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ajakan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan di Aula Hotel Elizabeth Ambon, Senin (15/12/2025).
Dalam sambutannya, Arman menegaskan bahwa Provinsi Maluku saat ini sudah sangat terbuka dalam hal akses data dan informasi pembangunan. Seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, RPJPD hingga dokumen kebijakan lainnya, dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, termasuk pemuda.
“Kalau kita tidak memahami postur APBD kita sendiri, jangan heran kalau di akhir bulan atau akhir tahun terjadi kegaduhan. Pemuda harus mulai berpikir rasional dan berbasis data,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keberadaan BUMD di sektor mineral dan pertambangan yang menurutnya harus menjadi perhatian serius generasi muda. Data terkait sektor tersebut, lanjutnya, terbuka untuk diakses dan dikaji secara kritis agar pengelolaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Maluku.
Selain isu ekonomi dan anggaran, Arman
menyoroti tantangan kebudayaan, khususnya mulai hilangnya bahasa daerah di sejumlah wilayah Maluku. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan besar yang tidak boleh diabaikan.
“Maluku ini kaya budaya, tetapi banyak daerah yang sudah kehilangan bahasa lokalnya. Ini bukan hanya tugas akademisi atau pemerhati bahasa, tetapi menjadi tanggung jawab sosial kita bersama,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang secara historis memiliki bahasa sendiri, namun kini hampir tidak lagi digunakan oleh generasi muda. Menurutnya, jika ke depan aktivitas ekonomi seperti pertambangan berjalan, maka harus dibarengi dengan kebangkitan identitas budaya, termasuk bahasa lokal.
Dalam konteks itu, Ketua DPD KNPI Maluku mendorong pembentukan Dewan Pengawas CSR yang melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah daerah, BPD, maupun elemen masyarakat. Dewan ini diharapkan dapat mengawasi penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN dan Himbara.
“CSR jangan hanya formalitas. Kita tidak minta uang untuk kegiatan seremonial, tetapi kita minta jaringan, akses, dan keberpihakan bagi masyarakat. CSR harus menyentuh kebutuhan riil,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan adat, termasuk peran raja-raja yang perlu didukung dengan regulasi daerah yang kuat, baik terkait batas darat maupun batas laut. Hal ini dinilai penting untuk menopang perjuangan hak-hak masyarakat adat dan mendukung kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan.
Menutup sambutannya, Arman mengajak seluruh elemen pemuda Maluku untuk terus merawat nilai toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang agama, suku, dan budaya.
“Jangan terlalu sibuk membicarakan perbedaan. Mari kita cari persamaan dan tetap berdiri bersama sebagai orang Maluku. Kemajemukan adalah kekuatan kita,” pungkasnya.
Ia berharap kepemimpinan pemuda ke depan semakin solid, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Maluku yang berdaulat secara ekonomi, kuat secara budaya, dan dewasa secara sosial. (BN Grace)
