Ambon, Bedahnusantara.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Drs. F.F. Taso, M.Si, menegaskan bahwa pelaksanaan Hari Nasional Berbasis Komputer (HNBK) merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dengan demikian, program ini tidak hanya berlaku di Kota Ambon, melainkan di seluruh Indonesia.
Menurut Taso, seluruh sekolah di Kota Ambon saat ini telah mengikuti pelaksanaan HNBK sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun, di balik pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan sarana prasarana berupa perangkat kerombok (chromebook) yang disediakan pemerintah.
“Program HNBK ini bukan program Dinas Pendidikan Kota Ambon, tetapi program nasional yang sudah berjalan di semua sekolah. Jadi semua sekolah ikut serta. Kendalanya, kita masih kekurangan perangkat. Ada sekolah yang hanya mendapat dua kerombok, ada yang tiga, ada pula yang lima. Padahal untuk kebutuhan ideal, minimal setiap sekolah harus memiliki tiga unit,” jelas Taso kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Lebih lanjut, Taso menyoroti bahwa kerombok selama ini belum sepenuhnya efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran maupun kebutuhan administrasi sekolah. Kerombok hanya bisa digunakan secara online, sementara dalam praktik sehari-hari, sekolah juga membutuhkan perangkat yang dapat difungsikan secara offline.
“Kerombok ini hanya untuk online, sedangkan kalau komputer bisa dipakai online dan offline. Bahkan untuk pekerjaan kantor dan administrasi sekolah juga bisa digunakan. Itu yang membuat komputer jauh lebih efektif,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pengadaan kerombok. Apakah ke depan masih akan dilanjutkan atau diganti dengan bantuan berupa komputer. “Ke depan, kita tahu kerombok bermasalah. Jadi jangan lagi ada pengadaan kerombok. Kalau bisa, pemerintah pusat arahkan bantuan ke komputer. Itu lebih bermanfaat dan bisa mendukung program-program pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Taso juga menekankan, keterbatasan perangkat ini tidak hanya menjadi persoalan di Kota Ambon, melainkan juga dialami hampir semua daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat pelaksanaan HNBK masih berjalan dengan keterbatasan, sembari menunggu dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.
“Masalah ini bukan hanya di Ambon, semua daerah sama. Kita semua lagi banyak kekurangan perangkat. Maka itu, kita berharap ada dukungan bertahap dari pemerintah pusat agar kebutuhan ini terpenuhi,” tambahnya.
Ia berharap, dalam evaluasi mendatang, pemerintah pusat dapat lebih mempertimbangkan kebutuhan sekolah di daerah, terutama untuk mendukung kelancaran HNBK. Dengan demikian, tujuan program nasional ini dapat tercapai tanpa membebani sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan sarana.
“Harapan kita, pemerintah pusat bisa memahami kondisi di lapangan. Kalau bisa, bantuan komputer itu jadi prioritas. Karena dengan komputer, selain untuk ujian berbasis komputer, sekolah juga bisa gunakan untuk pekerjaan lain. Itu jauh lebih efektif, lebih produktif, dan tentu saja mendukung peningkatan mutu pendidikan kita,” pungkas Taso. (BN Grace)
