Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat perkembangan industri jasa keuangan di wilayah ini masih menunjukkan kinerja yang stabil dan terus bertumbuh seiring dengan kondisi ekonomi daerah yang tetap positif.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhamad Yusuf, saat memaparkan materi dalam kegiatan OJK Maluku Bastori yang berlangsung di Redbrick Cafe, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Yusuf menjelaskan bahwa secara umum kondisi perekonomian di Provinsi Maluku pada tahun 2025 masih berada pada jalur pertumbuhan yang baik, meskipun angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,56 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,1 persen.
Menurutnya, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Maluku masih berjalan cukup baik.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku masih positif di angka 4,56 persen. Walaupun sedikit di bawah nasional, tetapi kondisi ini tetap menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bergerak dan bertumbuh,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku selama ini masih ditopang oleh beberapa sektor utama, di antaranya sektor perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan. Selain itu, belanja pemerintah melalui APBN dan APBD juga masih menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pergerakan ekonomi di daerah.
Namun demikian, Yusuf mengakui bahwa struktur ekonomi Maluku yang masih didominasi oleh sektor hulu berbasis sumber daya alam membuat pertumbuhan ekonomi relatif sensitif terhadap berbagai dinamika, termasuk perubahan belanja pemerintah.
Menurutnya, penyesuaian belanja pemerintah daerah pada beberapa periode terakhir turut memberikan pengaruh terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
“Karakteristik ekonomi Maluku masih banyak bertumpu pada sektor sumber daya alam serta aktivitas pemerintahan, sehingga ketika terjadi penyesuaian belanja pemerintah, tentu akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator ekonomi daerah juga terus menjadi perhatian bersama, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Di sisi lain, kondisi inflasi di Maluku masih berada dalam kondisi relatif terkendali. Yusuf menyebutkan inflasi daerah berada di kisaran 3,5 persen, yang masih berada dalam rentang target nasional.
Meskipun demikian, tantangan lain yang masih dihadapi daerah adalah tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, OJK terus berupaya mendorong sektor jasa keuangan agar dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.
Salah satu fokus utama adalah memperkuat pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Yusuf menjelaskan bahwa kinerja sektor perbankan di Maluku hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pertumbuhan penyaluran kredit masih berada di kisaran hampir 5 persen, sementara aset perbankan tercatat tumbuh hampir 8 persen.
Selain itu, kondisi risiko perbankan juga masih terjaga dengan baik. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat berada pada level sekitar 2,92 persen, yang menunjukkan tingkat kesehatan perbankan masih relatif stabil.
“Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Maluku masih berada dalam kondisi yang sehat dan stabil,” ujarnya.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Sepanjang tahun lalu, penyaluran KUR tercatat telah mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan jumlah debitur sekitar 21.840 pelaku usaha.
OJK menargetkan penyaluran KUR pada tahun 2026 dapat meningkat dan melampaui realisasi pada tahun sebelumnya, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memperoleh akses pembiayaan.
“Kami terus mendorong agar penyaluran kredit, khususnya KUR, bisa lebih meningkat lagi sehingga dapat memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” kata Yusuf.
Selain sektor perbankan, perkembangan positif juga terlihat pada berbagai sektor industri jasa keuangan lainnya, seperti pasar modal, perusahaan pembiayaan, hingga layanan pinjaman daring atau peer-to-peer lending.
Jumlah investor pasar modal di Maluku tercatat mengalami peningkatan hingga 21,6 persen, menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi.
Di sisi lain, layanan pinjaman daring juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan jumlah peminjam mencapai sekitar 33 ribu orang, dengan tingkat risiko kredit yang masih relatif rendah.
OJK juga terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan bersama BPS, indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun sebelumnya mencapai 66 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 80,5 persen.
Pada tahun 2026 ini, survei tersebut kembali dilakukan dan untuk pertama kalinya hasilnya akan dirilis hingga tingkat provinsi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di masing-masing daerah, termasuk di Maluku.
“Dengan data yang lebih spesifik di tingkat provinsi, kita bisa melihat secara lebih jelas bagaimana kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil juga bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, OJK juga terus mendorong penguatan sektor keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Salah satu program yang saat ini tengah dijalankan adalah Gebyar Ramadan Keuangan Syariah, yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah sekaligus mendorong pemanfaatannya secara lebih luas dalam aktivitas ekonomi.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memahami produk keuangan, tetapi juga benar-benar memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tutup Yusuf. (BN Grace)
