Ambon,Bedahnusantara.com- Gubernur Maluku Murad Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, secara Virtual dari kediamannya di Poka Ambon, Kamis (27/05/2021).
Presiden Joko Widodo, dalam arahan saat membuka Rakornas mengatakan, tahun 2021 menjadi agenda pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, ada tiga hal utama menjadi arahan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
“Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta aparatur BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal percepatan belanja pemerintah dan ditingkatkan.
“Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih baru 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan belanja PEN juga masih rendah,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta, BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencari tahu penyebab lambannya realisasi belanja pemerintah tersebut.
“Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
Presiden juga menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.
Dilain pihak Presiden menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Diperlukan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik untuk mencapai target tersebut,” tegas Presiden.
Rapat ini dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres)
Saat mengikuti rakor, Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Kepala Inspektorat, Rosida Soamolle.
Rakor bertema “kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi,” itu diikuti juga oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemda dari seluruh Indonesia.( BN-05)
