AMBON, Bedahnusantara.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bersama Bupati/Wali Kota se-Maluku Tahun 2025 dengan mengusung tema “Peran GWPP: Kokohkan Sinergitas Daerah, Percepatan Pembangunan dan Merajut Persatuan par Maluku pung Bae”, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/9/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir sebagai wujud komitmen bersama membangun Maluku yang lebih baik.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para Bupati dan Wali Kota. Ini adalah wujud komitmen kita bersama membangun Maluku, negeri raja-raja ini, agar semakin maju ke depan,” ujar Lewerissa.
Menurutnya, Rakor merupakan forum strategis dan resmi yang sangat penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, serta memperteguh komitmen bersama. Ia juga berharap agar Rakor dapat menjadi agenda rutin yang digelar secara bergantian di kabupaten/kota se-Maluku.
Lewerissa menegaskan bahwa kedudukannya sebagai gubernur tidak hanya berfungsi sebagai kepala daerah provinsi, tetapi juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018.
Sebagai GWPP, Gubernur memegang mandat strategis, antara lain mewakili Presiden di daerah dalam menjaga keutuhan NKRI, mengoordinasikan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
“Saya tekankan, peran GWPP bukan untuk mengambil alih kewenangan Bupati dan Wali Kota, melainkan memperkuat dan mendukung agar roda pemerintahan di daerah berjalan sesuai koridor hukum, kebijakan nasional, potensi daerah, dan kebutuhan masyarakat lokal,” tegasnya.
Dalam arahannya, Gubernur menyinggung sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari keamanan dan ketertiban, pencegahan konflik sosial, hingga program pembangunan nasional seperti:
• proyek strategis Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, hingga Maluku Integrated Port
• penanggulangan stunting, inflasi, dan ketahanan pangan
• perlindungan tenaga kerja rentan melalui program UC Jamsostek
• pemanfaatan dana desa dan penataan status kepala desa definitif
• pengembangan Blok Masela serta kepemilikan participating interest (PI) 10% bagi Maluku
Terkait inflasi, Gubernur menyoroti penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih rendah. Dari alokasi 33,6 ribu ton untuk periode Juli–Desember 2025, baru terealisasi 8,86% atau 2,8 ribu ton.
“Saya minta Bupati dan Wali Kota lebih proaktif dalam mendistribusikan beras SPHP, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Lewerissa.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap desa, termasuk pemanfaatan dana desa serta penyelesaian status kepala desa definitif yang masih tertunda di beberapa daerah. Ia meminta kepala daerah untuk menindaklanjuti program nasional Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) serta mendorong pelayanan publik melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah disepakati bersama Kanwil Hukum.
Selain itu, Lewerissa menegaskan pentingnya menjaga keamanan sosial dengan mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri.
Rakor ini, kata Gubernur, menjadi langkah penting untuk menyatukan visi pembangunan Maluku dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai forum menyatukan visi pembangunan Maluku, agar sejalan dengan visi nasional Asta Cita Presiden Prabowo. Kita harus fokus pada permasalahan riil di lapangan dengan data yang akurat, agar treatment pembangunan benar-benar tepat, valid, dan akuntabel,” jelasnya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku. Kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi teknis dari tiga OPD lingkup Pemprov Maluku, serta sesi presentasi dari para kepala daerah untuk menyambungkan rantai informasi kerja antara provinsi dan kabupaten/kota secara menyeluruh.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama memperkuat peran GWPP dalam praktik tata kelola pemerintahan sehari-hari, sehingga mampu menghadirkan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan untuk par Maluku pung bae. (BN Grace)
