Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pembenahan sistem pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui inovasi digitalisasi Digi-B’TaParAmbon. Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penanganan rumah warga kurang mampu dilakukan secara terukur, transparan, serta berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, menjelaskan bahwa inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendataan RTLH yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala.
Menurutnya, berdasarkan hasil pendataan periode 2018 hingga 2024, tercatat sebanyak 6.466 unit rumah tidak layak huni di Kota Ambon. Namun, data tersebut membutuhkan pembaruan secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan penanganan dan jumlah rumah yang masih membutuhkan bantuan.
Ia mengungkapkan, selama ini pendataan yang dilakukan secara manual menyebabkan proses pemantauan menjadi kurang efektif. Data hanya dicatat dan disimpan dalam bentuk dokumen, sehingga ketika diperlukan untuk perencanaan maupun evaluasi, petugas harus kembali memeriksa berkas yang tersedia.
Kondisi tersebut membuat perkembangan jumlah rumah yang telah ditangani belum tergambar secara optimal. Bahkan, angka 6.466 unit RTLH masih tercantum dalam penyampaian data pada beberapa tahun berbeda, tanpa memperlihatkan secara jelas jumlah rumah yang sudah mendapatkan intervensi pemerintah.
“Harusnya setiap tahun ketika ada penanganan, logikanya jumlah rumah tidak layak huni itu berkurang. Tetapi ketika penyampaian data tahun 2019, 2020, 2021, angkanya tetap 6.466. Sehingga tidak kelihatan apa yang sudah ditangani dan berapa yang sudah berkurang,” jelas Ivonny saat menyampaikan materi di Kantor Balai Kota Ambon, Selasa (10/11/2026).
Karena itu, melalui Digi-B’TaParAmbon, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon berupaya menghadirkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi dan mudah diperbarui. Sistem ini tidak hanya berfungsi menyimpan informasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penanganan RTLH.
Ivonny menegaskan, penentuan rumah yang menjadi sasaran bantuan harus mengacu pada kondisi riil masyarakat dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan kedekatan personal, asal wilayah, maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Jadi bukan karena saya berasal dari negeri tertentu, lalu rumah tidak layak huni di negeri itu langsung dipilih. Harus ada dasar dan prioritas yang jelas, sehingga keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan digitalisasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemetaan secara spasial, sehingga pemerintah dapat mengetahui lokasi rumah yang membutuhkan penanganan sekaligus memantau perkembangan program dari waktu ke waktu.
Dengan sistem yang terbarukan, apabila terdapat rumah yang telah mendapatkan bantuan, data tersebut dapat diperbarui sehingga jumlah RTLH yang tersisa dapat diketahui secara lebih akurat.
Melalui inovasi Digi-B’TaParAmbon, Pemerintah Kota Ambon berharap proses perencanaan pembangunan perumahan semakin tepat sasaran. Selain itu, ketersediaan data yang akurat diharapkan mampu meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan publik.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penanganan rumah tidak layak huni tidak sekadar berorientasi pada angka pendataan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan. (BN Grace)
